oleh

PB ALAMP AKSI: GUBSU DIDUGA KANGKANGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

“kau faham dan mengerti tata cara pengangkatan dan pemberhentian ASN..? “kata gubernur SUMATERA Utara Edy Rahmayadi

Medan , Bratapos.com – PB ALAMI AKSI disuruh oleh Gubernur Sumatera Utara untuk mempelajari peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian seorang pejabat pemerintahan, yaitu yang tertuang didalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Namun Gubernur sendiri tidak mengetahui isi dalam undang-undang tersebut, dalam ketentuan umum yang mengatur penempatan ASN harus memiliki nilai dasar, etika profesi, proporsional, bebas intervensi politik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di nilai tidak lazim, jabatan  Dr.Ria Telaumbanua yang kini menjabat  sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sumut dipersoalkan banyak pihak.

IMG-20191004-WA0054

PB ALAMI AKSI menggelar aksi unjuk rasa, sekelompok massa mahasiswa berpendapat bahwa  pengangkatan Dr. Ria Telaumbanua sebagai Kepala Pariwisata Sumut salah kaprah dan di duga kuat sarat kolusi dan nepotisme.”Kami datang untuk mengingatkan gubernur bahwa anda sudah tidak menghormati Undang-Undang yang mengatur tata cara pengangkatan kepala dinas di Republik Indonesia ini”.kata pengunjuk rasa

“kami sudah mengikuti sarannya buat memahami peraturan Perundang-undangan tentang ASN, tapi kenapa gubernur Edy Rahmayadi dinilai menjilat ludahnya sendiri”kata ketua umum PB ALAMP AKSI Eka Armada Danu Saptala.

MENOLAK LUPA.

Dr Ria menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dinyatakan tersangkut sejumlah perkara saat menjabat Direktur Utama RSUD Dr Djasamen Saragih di Siantar.
Dr. Ria diduga kuat memperkaya diri sendiri atau kelompok alias korupsi atas pembuatan bangsal senilai Rp 4 miliar yang bersumber dari APBD.

Selain itu, Dr.Ria juga diduga kuat melakukan pengemplangan uang jasa medis yang merupakan hak para dokter.

Anehnya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, terduga kuat koruptor ini ditetapkan menjadi Kadis Pariwisata Sumut.

Terkait itu, koordinator lapangan ALAMP AKSI, Anwar Barus menegaskan, hal tersebut tidak seharusnya terjadi.”Dulu kami belum baca dan memahami tentang peraturan Perundang-undangan tentang ASN, sekarang kami yang tuntut gubernur Sumatera Utara Edy rahmayadi agar menegakan peraturan, jangan ajari kami yang salah”

“Seyogianya Gubsu Edy tidak menutup mata pada catatan buruk yang pernah dilakukan Dr.Ria.Patut diduga ada sesuatu yang tersembunyi kenapa Gubsu Edy Rahmayadi mengangkat Dr. Ria Telaumbanua diangkat menjadi Kadis Pariwisata?

“dia tidak memiliki latar belakang apapun soal pariwisata. Kami minta Gubsu harus kaji ulang pengangkatan tersebut” tegas Erwin.

Kepada DPRD Sumut, massa mendesak pencopotan dr Ria dari jabatannya direkomendasikan.

Selanjutnya, Kamis (3/10/2019), tujuh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) kembali berunjuk rasa di DPRD Sumut, guna mempertanyakan kapasitas Ria Telaumbanua yang seorang dokter menjabat Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut.

Dalam hal ini, dr Ria Telaumbanua yang belum lama dilantik Gubsu Edy Rahmayadi itu, dinilai tidak pantas mengurusi pariwisata Sumut, karena Dr. Ria seorang praktisi medis, dan tidak mempunyai keahlian di bidang pariwisata.

“Dikhawatirkan pariwisata Sumut akan kian amburadul apabila dia (Dr.Ria, red) dipertahankan memimpin Dinas Pariwisata. Masih banyak sumber daya manusia di Sumut yang bisa mengelola pariwisata dengan baik.Tinggal menunggu kehancuran jika Ria Telaumbanua tetap memimpin, dia harus tahu diri,” ungkap Ketua PB ALAMP AKSI, Eka Armada Danu Saptala, dalam orasinya.

Dalam hal ini, Eka sangat menyayangkan kebijakan Gubsu Edy yang telah memilih Dr.Ria hanya berdasarkan kekerabatan kuat dugaan Berbau KKN. Jika hal itu dipertahankan Sumut Bermartabat tidak akan terwujud.

Eka menegaskan agar Gubsu Edy mencopot dr Ria dari jabatan kepala dinas pariwisata dan menggantikannya kepada ahlinya.

Padahal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menyusun standar pengisian jabatan kepala dinas (kadis) yang salah satu syaratnya adalah calon kadis wajib memiliki sertifikasi.

Dengan begitu, Eka menegaskan “PNS yang akan menduduki jabatan kadis wajib memiliki sertifikasi”.

Alhasil, banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi karena tidak paham dengan beban tugasnya. “Setiap PNS berhak mengikuti sertifikasi. Ketika ada jabatan yang sesuai kual‎ifikasinya, PNS tersebut bisa mendaftar dan berkompetisi mendapatkan jabatan kadis,” tegasnya.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, M Faisal, menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan ALAMP AKSI. Pariwisata di Sumut yang kaya akan potensi wisata

“Sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan baik oleh orang-orang yang tepat,” tuturnya.

Atas dasar itu, Faisal berjanji akan menyampaikan persoalan sebagaimana disuarakan ALAMP AKSI saat komisi atau alat kelengkapan dewan sudah terbentuk.

Untuk diketahui, dalam surat a.n MENPAN-RB Nomor B/68/S.SM.99/2017. yang diteken SesmenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPT Pratama adalah 56 tahun. Syarat lainnya memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV.

Syarat lain adalah memiliki kompetensi teknik, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, syarat lainnya yakni sedang dan pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional, jenjang ahli madya paling singkat dua tahun. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik serta sehat jasmani.

reporter:HANDRIANTO

Editor / publisher : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA