oleh

Kritikan Ketua DPRD Tanjung Balai Terhadap LHP-BPK

-Terbaru-601 views

Tanjung Balai,bratapos.com-Terkait berita yang pernah tayang di media online Bratapos.com tanggal 10/09/2019 berjudul DUGAAN KUAT INDIKASI KORUPSI ANGGOTA DPRD TANJUNG BALAI. Anggota DPRD Drs.Syahrial.SH yang telah sah menjadi ketua DPRD (selasa,17/09/2019) sangat gerah dalam pemberitaan yang terkait LHP-BPK tahun 2018 menyinggung perjalanan fiktif anggota Dewan DPRD Tanjung Balai. Jadi logikanya, kalau kita (DPRD Tanjung Balai) sudah berangkat, tidak mungkin kita tidak menginapkan?kalau kita tidak berangkat tidak mungkin ada tiket kita. membuktikan keberangkatan itu nanti dibandara“, “Yang kedua, Hasil Audit yang menjadi temuan itu tidak ada konfirmasi dari awal, Kalau sekiranya (BPK) ada konfirmasi kepada kita (DPRD Tanjung Balai) dari awal Pasti kita sanggah itu”lanjut Syahrial Bakti. Terang ketua DPRD yang sudah 3 kali terpilih dari Partai PKB Tanjung Balai.

Saat jurnalis bratapos.com memberikan pertanyaan ada atau tidaknya konfirmasi dari BPK ketua DPRD Tanjung Balai yang baru ditetapkan ini menjawab :

Tidak pernah ada.”BPK tidak pernah konfirmasi kepada kita, bahkan setelah keluar hasil Audit tersebut kita tidak bisa menyanggah lagi yang ternyata sudah menjadi temuan BPK”.

  1. Sebagai warga negara yang baik kita patuhi peraturan atas pengembalian perjalanan fiktif dan bukan masuk golongan korupsi, maka diwajibkan kita mengembalikannya setelah 60 hari dari tanggal disahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) tersebut, Jika tidak dipulangkan itu maka masuk keranah hukum, makanya kita harus bayarkan itu. Secara Pasti saya tidak mengetahui berapa jumlah pengembaliannya”Sekitar 30-an juta itu, Sekretariat DPRD yang mengetahui pastinya” .
  2. Persoalannya dalam LHP-BPK ini tidak bissa disanggah lagi, kalau konfirmasi kepada kita dari awal pasti bisa kita tunjukan hotelnya dan nanti BPK bisa konfirmasi dengan pihak hotel (red) benar tidaknya kita nginap disitu..itu yang tidak di konfirmasi pada pihak DPRD Tiba-tiba tidak menginap katanya. Sementara yang diaudit itu tahun yang lalu (2018) bukan tahun sekarang (2019), BILL HOTEL ITU ADA, dalam rangkap 1(satu) lembar satu orang untuk seluruhnya.

Jikalau ada sekiranya Bill Hotel tersebut kenapa tidak ada menginap keterangan dari hotel tersebut?,

  1. Inikan bahasa Audit BPK bukan bahasa Hotel.
  2. Kita tidak menolak, sebagai warga negara yang baik, kita tidak bisa menolak karena BPK dilindungi oleh Undang-Undang, Cuma yang kita kesalkan kenapa tidak konfirmasi

Disisi lain Ketua Umum PB ALAMP AKSI angkat bicara terkait keterangan dari ketua DPRD Tanjung Balai “‘Dia (Syahrial Bakti) sudah meragukan Kredibilitas sebuah Lembaga pemeriksa keuangan Negara Republik Indonesia, seorang ketua DPRD yang harus memahami dan menjunjung tinggi Undang-undang seharusnya tidak bisa menyalahi salah satu Lembaga Negara yang terdaftar dan terdata dalam lembaran Negara. Seharusnya jika memang ada hal yang tidak sesuai dengan temuan tersebut bukanlah kesalahan dari BPK namun itu mengarah pada oknum anggota BPK itu sendiri.”Ungkap Eka Armada Danu Saptala.

 

Jurnalis : Handrianto

Editing/publish : Wit

REKOMENDASI UNTUK ANDA