oleh

Agar Tidak Terjerat Hukum, Pemda Gresik Dengan Kejaksaan Lakukan Mou

GRESIK, BrataPos.com – Demi menyelematkan Aset Pemerintah Daerah seutuhnya. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gresik, melakukan Memorendum Of Understending (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Gresik.

Nota kesepahaman tersebut di bidang perdata dan tata usaha negara, dilakukan di El Royal Hotel, Jl. Panglima Sudirman, Kota Batu kemarin, (14/9/2019). Selain keperdataan dalam MoU itu, juga dibidang hukum lainnya.

Kejari Gresik Pandoe Pramoe Kartika dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pihaknya siap menjadi mitra dan membantu semaksimal mungkin.

Kapanpun yang dibutuhkan oleh Pemda Gresik terkait permasalah hukum, baik secara keperdataan dan tata usaha negara, pihaknya siap mendampingi

“Jika ada aset-aset Pemda Gresik yang dikuasai oleh pihak lain, kami siap melakukan penarikan aset tersebut. Kejaksaan bisa dijadikan mitra untuk mengoptimalkan pendapatan kas daeah, mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, dan mengoptimalkan aset-aset daerah,” ujarnya yang dibarengi tepuk tangan.

Pandoe menambahkan, pihaknya minta dengan adanya MoU ini, pemkab Gresik mengiventarisir aset-aset yang dimiliki, serta beberapa aset yang dikuasai pihak lain agar secepatnya kembali dikuasia oleh Pemkab Gresik.

“Kejaksaan bukan orang lain tapi menjadi mitra untuk sama-sama membangun pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas KKN. Kejaksaan bukan menjadi momok, kita bermitra,” tegasnya.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam sambutannya menyampaikan agar seluruh ASN dan aparat negara di kota Santri ini tidak ada yang terjerat kasus hukum. Sebab, kata bupati, Pemkab Gresik sedang giat melakukan pembangunan.

“Saya ingin aparat kita tidak terjerat masalah hukum. Apalagi daerah Gresik ini sedang giat melakukan pembangunan. MoU ini bisa jadi alarm bagi kita, supaya tidak terjerumus pada penyelewengan,” kata Bupati.

Dengan MoU tersebut, Bupati berharap pembangunan di Gresik berjalan dengan baik, bisa tuntas tanpa masalah. Ia pun mengimbau jajarannya untuk tak segan berkonsultasi dengan kejaksaan.

“Dengan MoU ini, diharapkan pembangunan bisa selesai dengan baik tanpa masalah. Banyak-banyaklah belajar dan minta pendapat kepada Kejaksaan,” tambah Bupati.

Dalam MoU tersebut, Sambari juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjadwalkan pembekalan kepada Kepala Desa dan Lurah. Harapannya, agar tidak ada kades dan lurah serta perangkatnya yang terjerat hukum.

“Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), pembagian retribusi pajak, sewa aset, CSR, dan ada pendapatan lain yang tidak diatur dalam aturan, sehingga perlu koordinasi dan pendampingan. Sehingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) didampingi dan kepala desa juga perlu pendampingan,” pungkasnya.

Diakhir sambutan, Bupati dengan Kejari lalu menandatangani Mou. Dalam penandatanganan tersebut, disaksikan seluruh OPD, ASN dan seluruh camat se-Gresik.

Reporter : jml
Editor/Publisher : wo

REKOMENDASI UNTUK ANDA