oleh

Ikhsan minta DPRK Perlu Lembaga Khusus dalam Pengelola CSR

IDI , Bratapos.com – Ikhsan Mengatakan Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga manfaat dana sosial itu tidak merata dirasakan oleh masyarakat. Oleh Karena itu harus ada wadah lembaga khusus yang memfasilitasi guna penggunan dana tepat sasaran pelayanan kepada masyarakat publik , senin ( 16/09 ).

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3% (tiga persen) untuk CSR. Ungkap ikhsan selama ini di duga masih ada perusahaan sebagian menyalurkan dana CSR sendiri ke masyarakat. Setau saya itu tidak bisa. hasil Laporan penyaluran CSR nya cenderung harus disampaikan dalam bentuk data dalam Rapat Dengan Pendapatan (RDP) dengan pihak perusahaan.

“Kalau memang sekarang ini, penyaluranya ke situ-situ saja. Kapan ada kemajuan nya Misalkan ke lembaga yang itu-itu saja, sehingga tidak bisa dinikmati lingkungan secara luas merata,”

Ikhsan mengatakan dana CRS hanya diperuntukan untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan alamat perusahaan.

Pengharapan masyarakat sekitar perusahaan dalam penyaluran dana kalau bisa dimanfaatkan kepada bantuan dalam bentuk seperti, infrastruktur jalan di lingkungan masyarakat itu sangat lah penting, karna Sekarang masih banyak jalan-jalan di lingkungan yang memang harus segera untuk diperbaiki supaya lebih bagus ” betul mengefektifkan dana CSR diperuntukkan koordinasi supaya lebih efektif lagi antara pemerintah dengan perusahaan. Koordinasi dimulai dari perencanaan, sehingga jelas dan tepat sasaran, arah penyaluran CSR tersebut.parah nya lagi masyarakat aceh timur terutama didaerah perusahaan tidak tau dengan dana csr. Dan mereka Ingin tau sejauh mana penyaluran dana csr telah dilaksanakan.

Perusahaan milik negara maupun juga perusahaan swasta asing , yang ada di aceh timur ,jumlah total nilai dana yang disalurkan tersebut tidak pernah diketahui, dalam penyaluranya karna diduga dilakukan masing-masing.
“Memang, ada ketidakadilan ketika dana yang sebenarnya harus disalurkan itu tidak transpaan, karena perusahaan tidak pernah menyebutkan keuntungan perusahaanya,” kata ikhsan. menyarankan, kepada anggota DPRK aceh timur agar supaya memanggil serta merta mengundang semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perusahaan swasta yang ada di aceh timur untuk membahas kembali mengenai penyaluran dana CSR. “Pemerintah harus lebih melibaatkan diri dalam penyaluran CSR ini” sebutnya. potensi dari dana CSR yang bisa dirasakan masyarakat mencapai miliar rupiah per tahun. Jika dana itu terhimpun secara keseluruhan dan optimal, maka akan mendorong pertumbuhan perekonomian mungkin luar biasa bagi masyarakat.
diharapkan “Dana harus dihimpun ke berbagai sektor yang menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan merata. Porsinya diatur dan lebih ‘dikedepan kan’ untuk ekonomi kerakyatan,” katanya.

Diakuinya, selama ini perusahaan masih ada perusahaan yang ‘ngotot’ untuk menyalurkan sendiri CSR ke masyarakat, dengan alasan dana langsung diterima tanpa birokrasi panjang pemerintah. Namun, mengingat menimbang penyaluran tidak merata dan tidak transparan, ikhsan juga ingin mendorong pemerintah agar segera dibentuknya badan khusus dalam mengelola Dana CSR.

Reporter : Ikhsan

Editor / Publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA