oleh

Aksi Demo Dugaan Korupsi DPRD Tanjung Balai Membawa Replika Kuburan

-Terbaru-890 views

Sumut,bratapos.com-Terik matahari tidak membuat surut 30 anak muda menyampaikan orasinya didepan Kejaksaan Tinggi  Sumatera Utara. Hal ini selasa 10 September 2019 sebagai bentuk kurangnya kepercayaan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada dua instansi penegak hukum di Kota Tanjung Balai.

Kasus dugaan mark up anggaran dan penginapan fiktif anggota DPRD Tanjungbalai priode 2014-2019 dilaporkan langsung oleh Ketua Umum PB ALAMP AKSI, Eka Armada Danu Saptala bersama sama Kepala Cabang perwakilan media Bratapos, Handrianto.

Kasus dugaan mark up dan penginapan fiktif anggota DPRD Tanjung Balai ini akibat ketidak percayaan warga dengan kejaksaan Negeri dan Polres Tanjung Balai. Wakil Ketua dan 8 Anggota DPRD Tanjungbalai Mark Up Biaya Penginapan di Hotel HSW Jakarta. Harusnya Rp2.250.000, Faktanya Wakil Ketua Terima Rp7.200.000.

IMG-20190910-WA0040

Seperti yang di unggah dari media online Taslabnews.com Kasus dugaan mark up anggaran dan penginapan fiktif anggota DPRD Tanjungbalai di Hotel Santika Hayam Wuruk Jakarta ternyata libatkan Ketua, Wakil Ketua dan 8 anggota DPRD.

Itu sesuai temuan BPK Nomor: 64.C/LHPXVIII.MDN/06/2018 tanggal 27 Juni 2018.

Menurut Ketua Umum PB ALAMP AKSI,Eka Armada Danu Saptala “indikasi kecurangan mark up dan penginapan fiktif di Hotel SHW Jakarta tersebut dilakukan dalam 2 item.”mulai diterangkannya

“Dimana tanggal 8 Juni 2017 Ketua DPRD Tanjungbalai BH dan 6 anggota DPRD yakni MHN, SB, ADNA, MT, SS dan BP check in di Hotel SHW Jakarta dan Check Out tanggal 11 Juni 2017.” Lanjut Eka

“Untuk biaya penginapan disebutkan Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai BH menerima Rp7.500.000,padahal seharusnya menerima hak biaya penginapan Rp2.250.000.”eka jabarkan “Artinya ada kelebihan pembayaran Rp5.250.000.” Terang Eka dengan keras dan tegas.

“Sedangkan 6 anggota DPRD Tanjungbalai ini masing-masing menerima Rp4.200.000 untuk biaya penginapan mereka.” Timpal Arhan selaku koordinator Aksi.

“Padahal seharusnya masing-masing menerima Rp1.260.000, Artinya ada kelebihan Rp2.940.000 untuk masing-masing anggota DPRD Tanjungbalai ini.”tutup Arhan dalam Orasinya

“Anggota DPRD Tanjungbalai DS yang check in di hotel tersebut tanggal  9 Maret 2017 dan check out tanggal 12 Maret 2017.” Saat PB ALAMP AKSI diterima KASIPENKUM KEJATISU, Sumanggar Siagian SH. MH.

“Untuk biaya penginapanya DS menerima Rp2.100.000 seharusnya DS menerima haknya Rp630.000. Artinya ada kelebihan pembayaran Rp1.470.000.” tutup PB ALAMP AKSI.

Kami akan melaporkan hal ini juga pada KAPOLDASU agar segera ditindak lanjuti temuan BPK ini, karena tidak ada warga negara Indonesia yang Kebal hukum, jangan hanya DPRD Nias Selatan saja yang ditindak lanjuti, Tanjung Balai juga dong..!! ” Statemen PB ALAMP AKSI.

Poldasu juga diminta memeriksa 25 anggota DPRD Tanjungbalai. “Kasus penginapan fiktif di DPRD Tanjung Balai lebih banyak jika dibandingkan dengan Nias Selatan.” Ungkap Eka

“Nah di Nias cuma 1 hotel yang diduga ada mark up dan penginapan fiktif,di Tanjung Balai ada banyak. Seperti di Grand Aston City Hall Medan, Santika Hayam Wuruk Jakarta, New Saphir Yogyakarta, Assean Internasional Medan. Tapi kenapa DPRD Tanjung Balai tidak diperiksa Poldasu..?”terang Eka.

Dengan ini kami hadiahkan Repelika kuburan bagi penegakan hukum di REPUBLIK INDONESIA ini… Apakah keadilan itu sudah mati, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mangkat.. Apakah hukum tidak berlaku bagi Anggota DPRD Tanjung Balai? Tutup Eka Armada Danu Saptala lantang.

Reporter : Handrianto

editing/publish : Wit

REKOMENDASI UNTUK ANDA