oleh

Program PKH menjadi problem Dinamika Setelah Pemuthakiran

Trenggalek , Bratapos.com – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan kedudukan PKH merupakan dari program program penanggulangan kemiskinan lainya PKH di bawah koordinasi Tim penanggulangan kemiskinan ( TKPK).Baik pusat maupun daerah pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Namun begitu, dinamika di lapangan terkadang juga tidak seperti yang direncanakan. Banyak faktor yang menjadi pemicu permasalahan ditingkat bawah, baik dari sumber daya manusia (SDM) penerima bantuan atau terkadang juga kurangnya komunikasi antara pendamping desa dengan sasaran program.Hal tersebut sempat dialami oleh ibu Suliyem/Suwito RT 36 RW 11 Dusun Nginjen salah satu warga Desa karangtengah, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Yang sebelumnya pernah menerima bantuan PKH namun tiba-tiba selama beberapa periode penerimaan di tahun 2019 ini dia tidak mendapatkan haknya.Dulu selalu menerima, tapi untuk tahun 2019 ini saya tidak dapat bantuan. Padahal warga lain mendapatkan bantuan seperti yang kemarin-kemarin,” ungkapnya pada bratapos jumat (06/09/2019)

Masih menurut Suliyem jika memang sudah tidak berhak mendapatkan bantuan itu semestinya petugas pendamping baik dari tingkat desa maupun kabupaten memberitahu alasannya. Sehingga dirinya bisa tahu, kenapa sekarang ini tidak menerima dana PKH karena bantuan tersebut sangat membantu masyarakat khususnya kurang mampu seperti dirinya tersebut.

“Kan ada petugas pendamping di wilayah, semestinya ya diberi tahu alasannya kenapa sekarang tidak dapat bantuan lagi. Kalau memang terkendala di administrasi, saya bisa mengurus nya lagi. Karena bantuan tersebut memang sangat saya harapkan dengan kondisi seperti saat ini harus berjuang sendiri karena suami saya dalam keadaan sakit dan membiayai anak sekolah .” keluhnya.

Diklarifikasi terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek, melalui sekdin SUTIKNO SLAMET ,SKM MM. menyampaikan jika permasalahan tersebut dimungkinkan akibat adanya perbedaan data dari penerima bantuan.

“Itu sering terjadi, biasanya ketika verifikasi ataupun pemutakhiran data terbaru. Karena terkadang perubahan data sasaran atau penerima berbeda antara yang tercantum di kartu dengan data base kementerian,” terangnya.

Di jelaskannya lebih lanjut, PKH merupakan program berkomponen atau bersyarat. Sehingga ketika sasaran itu dikatakan berhak menerima, harus memenuhi persyaratannya tersebut. Diantaranya, didalam keluarga itu ada ibu hamil, anak balita, anak sekolah dari jenjang SD sampai SMA, orang tua lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas berat.

“Jadi ketika parameter persyaratan itu terpenuhi maka penduduk di Indonesia berhak menerima bantuan PKH,” lanjutnya.

Namun, ketika seseorang sudah pernah menerima bantuan kemudian tiba-tiba tidak menerima lagi, itu bisa saja terjadi karena ketika pemutakhiran data ada perbedaan. Pihak Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek hanya punya kewenangan dalam melakukan verifikasi data diwilayah dan pengusulan saja.

” Untuk hak penetapan itu ada di Kemensos, bukan di kami ucapnya.

Kemudian, mengenai salah satu warga dari Kecamatan Panggul yang beberapa tahap pencairan PKH tidak menerimanya, pihak Dinsos P3A sudah melakukan cross cek. Dan ternyata memang benar, ada perbedaan antara yang didata base Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan PKH atas nama dimaksud.

“Sudah kami cek melalui staf yang menjadi koordinator PKH Kabupaten, tidak ada nama dari Ibu Suliyem tersebut. Baik didata base BPNT dan PKH, memang tidak tercantum,pungkasnya.

Reporter : yanto

Editor / Publisher : zai