oleh

DUGAAN KUAT INDIKASI KORUPSI ANGGOTA DPRD TANJUNG BALAI

SUMUT , Bratapos.com – Wakil Ketua dan delapan Anggota DPRD Tanjungbalai Mark Up Biaya Penginapan di Hotel Santika Hayam Wuruk-Jakarta.Dalam temuan BPK tahun 2018 tersebut menerangkan bahwa seharusnya dibayarkan Rp2.250.000,- Faktanya Wakil Ketua DPRD tanjung balai terima Rp7.200.000, –

DUGAAN KORUPSI YANG BERAWAL DARI MODUS PENIPUAN DATA

Kasus dugaan mark up anggaran dan penginapan yang fiktif anggota DPRD kembali ditemukan dalam LHBPK tahun 2018 pada kotamadya Tanjung Balai.Dugaan tindakan korupsi ini terhadap biaya penginapan yang terjadi di Hotel Santika Hayam Wuruk Jakarta ternyata libatkan Ketua dan Wakil Ketua serta delapan anggota DPRD tanjung balai lainnya. Temuan ini tertuang dengan rapi dan terpercaya dalam temuan BPK Nomor: 64.C/LHPXVIII.MDN/06/2018 tanggal 27 Juni 2018.

Menurut Ketua Gapai Tanjungbalai, Aldo dan Ketua GM Pekat IB Mahmuddin alias Kacak Alonso menerangkan bahwa” kecurangan mark up dan penginapan fiktif di Hotel Santika Hayam Wuruk-Jakarta tersebut dilakukan dalam dua item.

IMG-20190906-WA0004

Dimana tanggal 8 Juni 2017 Ketua DPRD Tanjungbalai berinisial “BH” dan 6 anggota DPRD yakni berinisial MHN, SB, ADNA, MT, SS dan BP check in di Hotel Santika Hayam Wuruk – jakarta dan melakukan Check Out tanggal 11 Juni 2017.”ungkap Aldo

“Untuk biaya penginapan disebutkan Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai BH menerima Rp7.500.000. Padahal seharusnya menerima hak biaya penginapan Rp2.250.000. Artinya ada kelebihan pembayaran Rp5.250.000” Timpal mahmudin

IMG-20190906-WA0005

“Sedangkan 6 anggota DPRD Tanjungbalai ini masing-masing menerima Rp4.200.000 untuk biaya penginapan mereka” Lanjut mahmudin

“Padahal seharusnya masing-masing menerima Rp1.260.000. Artinya ada kelebihan Rp2.940.000 untuk masing-masing anggota DPRD Tanjungbalai ini” Ungkap Aldo sambil memutar balik bukti buktinya.

Anggota DPRD Tanjungbalai DS yang check in di hotel tersebut tanggal 9 Maret 2017 dan check out tanggal 12 Maret 2017.

Untuk biaya penginapanya DS menerima Rp2.100.000 seharusnya DS menerima haknya Rp630.000. Artinya ada kelebihan pembayaran Rp1.470.000.

Ketua umum PB ALAMP AKSI, Eka Armada Danu Saptala menyikapi temuan BPK ini mengungkapkan “terhadap anggota dewan tanjung balai sangatlah menyayat hati rakyat Indonesia pada umumnya dan kotamadya Tanjung Balai pada khususnya”ungkap Eka

“Disaat gencarnya daerah lain berbenah diri terhindar dari kasus memakan uang rakyat, malah anggota dewan yang dikomandoi ketua DPRD, mengambil sikap menilap uang rakyatnya sendiri. ” Sesal eka dengan geram

Eka berharap”kami melalui PB ALAMP AKSI akan menggugat anggota DPRD yang ada ditemukan BPK tersebut untuk dipanggil dan ditindak lanjuti oleh KEJATI Sumatera Utara”.

“Untuk anggota dewan yang terlibat dan terpilih kembali di periode 2019-2024, agar bersiap siap untuk diproses secara hukum dugaan tindak pidana korupsi nya tersebut” Tutup Eka Danu Saptala

Reporter : Team

Editor / Publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA