oleh

Diduga Proyek Siluman Modus untuk Curang

Aceh Selatan , Bratapos.com – Pekerjaan “Proyek Siluman” di jajaran Pemerintahan Aceh masih terus bergentayangan di lapangan, walau sudah sering dipermasalahkan oleh public di berbagai media pemberitaan selama ini, namun pemerintah sepertinya tetap saja bebal dengan pembiarannya yang mengabaikan hak public tentang informasi sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, demikian juga dengan pelaksanaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek. Kontraktor pelaksananya dan nilai kontrak serta jangka waktu pengerjaannya.

Di Aceh Selatan misalnya, proyek yang sedang dikerjakan tanpa terpasang papan nama proyek, dilokasi Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, yang terpantau oleh Formak saat melakukan Monitoring dan investigasi Lapangan hari ini (04/09), selain tidak ada plang proyek, Personil Konsultan Pengawas juga tidak terlihat dilapangan, adanya prilaku kontraktor nakal dan kelalaian konsultan pengawas serta pembiaran oleh Dinas terkait ini merupakan hal yang sangat disesalkan, dan ini mengindikasikan adanya niat dan sikap untuk membohongi Masyarakat, yang mana pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

Dengan tidak dipasangnya papan nama, masyarakat tidak bisa turut mengontrol/mengawasi pembangunan tersebut, kondisi ini membuat sejumlah kalangan mulai mempertanyakan profesionalitas perusahaan pelaksana dan brobroknya kinerja Dinas Pengairan Aceh, apakah ini memang disengaja biar tidak ketahuan dan sebagai modus untuk mengeruk keuntungan besar, dengan bebas melakukan penyimpangan?, atau benar adanya dengan rumor yang berkembang bahwa proyek tersebut merupakan milik “pemain” yang dibekingi Oknum Petinggi di Birokrasi dan Institusi hukum level Provinsi Aceh selama ini?. Miris nemang, namun demikianlah mungkin potret kinerja pemerintah dan supremasi hukum kita saat ini.

Dari temuan adanya proyek tanpa plang nama tersebut, untuk mengetahui itu proyek apa sebenarnya, kita coba mengkomfirmasi ke beberapa dinas dijajaran Pemkab Aceh Selatan, namun tidak ditemukan data adanya paket pengerjaan proyek APBK di titik lokasi tersebut, barulah kemudian kita dapatkan petunjuk setelah mengakses laman LPSE Aceh 2019, dari itu diduga itu merupakan Proyek “Pembangunan Pengendalian banjir” dengan pagu anggaran Rp.1,164 milyar, dari sumber dana APBD Aceh 2019, dibawah kendali Dinas Pengairan Aceh.

Namun demikian, bagi public itu masih saja proyek siluman, masyarakat tidak bisa mengetahui informasi lengkap terkait proyek tersebut, karena tidak ada plang proyek yang memuat informasi jenis kegiatannya apa, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek. Kontraktor pelaksananya siapa, dan nilai kontrak serta jangka waktu dan lama masa pengerjaannya. Dan papan nama Proyek tersebut seharusnya telah dipasang dilokasi proyek sejak pengerjaan dimulai.

Maka, biar kedepan nanti tidak terus terjadi pembohongan public dalam pengelolaan Anggaran Negara, kita meminta pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan TP4D Kejaksaan untuk lebih serius melakukan Pengawas terhadap Pengerjaan Proyek yang saat ini sedang berlangsung dilapangan, dengan memberikan teguran, peringatan dan penindakan bagi “kontraktor nakal”, ini juga penting untuk menepis rumor yang berkembang di masyarakat, yang mana kontraktor-kontraktor nakal itu bisa bebas membandel terhadap aturan karena mendapat Beking dari oknum di birokrasi dan oknum di institusi hukum di level Provinsi selama ini.Tapaktuan, 04 Sept 2019 FORMAK Aceh Selatan.

Reporter : asmar endi

Editor / Publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA