oleh

SECARA EKSPLISIT ,IMPLIKASI UU no 23 Th 2014 terhadap kewenangan urusan pemerintahan daerah merugikan

-Terbaru-670 views

Oleh Drs Sugeng Arijanto Ketua BKPKRI / LPPNRI / team investigasi BRATAPOS

Probolinggo , Bratapos.com – Sejak diberlakukannya UU no 23 th 2019 secara eksplisit bahwa implikasi dari UU no 23 th 2014 tersebut sangat merugikan pemerintah kota dan kabupaten Probolinggo dibidang kelautan dan perikanan , sabtu ( 31/08 ).

Salah satu fitur yang berani adalah pengambil alihan kewenangan urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikansn menuju sentralisasi pemerintah pusat dan propinsi.

Mari kita kaji bersama dengan Pemerintah /DPRD / DPR-RI Dapil kota / kab Probolinggo , Dengan menggunakan metodologi Yuridis normatif dengan sumber data yang dianalisis berasal dari buku buku teks, jurnal jurnal yang ada kaitannya dengan UU NOMER 23 TAHUN 2014 .

Sadarkah Pemerintah/ DPRD /DPR-RI DAPIL KOTA PROBOLINGGO Yang mewakili kita bahwa UU no 23 th 2014 tersebut , menyedod PAD kota dan kab Probolinggo. Jawabnya ada pada SDM DPRD /DPR-RI Yang mewakili kita .

Secara umum ,UU tersebut diatas tidak menyisakan satu kewenangan sedikitpun kepada pemerintah kab dan kota Probolinggo untuk mengelola sumber daya laut hanya sampai desentralisasi pada propinsi.

Mari warga masyarakat kota dan kab Probolinggo duduk bersama membangun kota dan kab Probolinggo dengan sentralisasi kepada swasembada secara menyeluruh.

Reporter : Saiful Mustofa

Editor / Publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA