oleh

Agar PKH Tepat Sasaran, Wakil Bupati Pati Minta Data Warga Miskin DiValidkan

Pati , Bratapos.com – Ketimpangan data miskin di Kabupaten Pati patut direvisi ulang. Sebab, patut diduga  banyak ketimpangan dan kesenjangan. Contohnya banyak keluarga mampu dan rumah permanen, punya motor, punya mobil dapat bantuan beras dan uang. Namun sebaliknya, warga miskin,  rumah reyot, dinding bambu, lantai tanah tidak mendapatkan bantuan.

Permasalah itu dibahas dalam rapat kordinasi bertempat di ruang Joyokusumo Setda Pati, senin 26/8/2019. Wakil Bupati Saiful Arifin membuka Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Stunting Kabupaten Pati tahun 2019. Hadir dalam kegiatan itu, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Dinsos, DLH, Ketua Baznas, para perwakilan OPD terkait.

Wakil Bupati Saiful Arifin mengungkapkan, bahwa secara keseluruhan keberhasilan pemerintah juga tergantung dari sejauh mana angka-angka kemiskinan dapat ditekan.

“Supaya kita bisa lebih tau desa mana saja yang perlu diperhatikan, agar tepat sasarannya,” ungkap Wabup.

Wabup menyadari, untuk bisa menekan angka kemiskinan masing-masing pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus bersama sama apa yang sudah dilakukan, agar bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Sehingga bisa bisa mengurangi angka kemiskinan.

Kepala Bappeda Pujo Winarno  menambahkan, data kemiskinan makro dari data BPS, kemiskinan Kabupaten Pati tahun 2018 total 9,90% (123.940 jiwa) dan Kemiskinan Mikro Basis Data Terpadu (BDT) 2015 total 40% (177.865 jiwa). Sementara BDT 2018 total 40% (177.826 jiwa).

Lebih lanjut Kepala Bapeda merinci, gambaran penduduk miskin Kabupaten Pati tahun 2018, yang bekerja sebanyak 43,33% dan tidak bekerja 51,42%. Lapangan pekerjaan utama Kepala Rumah Tangga Miskin (KRTM) di sektor pertanian sebesar 43,5%. Sedangkan 68,4% rumah tangga pertanian merupakan petani gurem (yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar).

“Hubungan kemiskinan dengan stunting sangat dekat, ketika rumah tangga miskin ( RTM) tidak bisa menyiapkan makanan yang bergizi. Kondisi ini mempercepat stunting,” tandas Pujo.

Ditempat terpisah, Hartini warga Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, mengeluhkan tidak transparannya program tersebut. Sebab, bantuan PKH-nya dicabut sepihak atas laporan dari perangkat desa.

“Kalau memang Bupati tegas pada perangkat desanya semua, kami yakin kesenjangan terhapuskan. Dan cita cita penuntasan kemiskinan itu akan terwujud. Sebaiknya, Pejabat itu langsung blusukan ke desa, biar tau mana warga yang miskin dan yang kaya,”harap Hartini, selasa 27/8/2019.

Reporter : S.Hadi

Editor : ard

Publisher : zai