oleh

KPK Harus Serius Menyikapi Kasus Gratifikasi Kab. Buru Selatan

-Terbaru-1.410 views

Penulsi (S.KAIDUPA)

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) kian menjadi penyakit pembangunan bangsa yang semakin mengkronis. Bukan hanya terjadi di tingkat pusat saja, bahkan mewabah hingga ke pelosok daerah Nusantara. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.senin, 19 Agustus 2019.

Menanggapi maraknya korupsi di kabupaten tersebut Sala Satu mahasiswa Sekaligus pemuda Kabupaten Buru Selatan ini melayangkan sikap protes kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berharap KPK serius menangani keteribatan sejumlah kontraktor terkait dugaan Gratifikasi yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan.

Jika ada temuan di waktu proses pemeriksaan. Maka KPK harus berani lakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT)” Ucap Muhammad Iqbal Souwakil Sekaligus Eks Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon

Menyebutkan bahwa UU No 20 Tahun 2001 tentan perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah cukup jelas menerangkan bahwa tindakan keras terhadap pelaku dan dugaan koruptor di indonesia termasuk juga korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan.

Pasalnya, Korupsi bukan hanya merugikan Negara Tetapi Korupsi Juga Merugikan Hak-Hak Sosial Dan Ekonomi Rakyat dan juga memperlambat  pembangunan daerah. Paparnya

Demikian  UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat jelas peran dan fungsi lembaga hukum KPK. KPK harus bersifat berani, dan netral dalam menuntaskan masalah-masalah korupsi hingga ke akarnya.

Selain itu, juga Mempertegas KPK kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terkait Gratifikasi di Kabupaten Buru Selatan Yang Kami Ketahui pemeriksaan sebelumnya oleh KPK hanya untuk berapa oknum pejabat dinas PU Kabupaten Buru Selatan saja, sementara Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bursel Abdul Rahman Soulissa Pada Saat Itu Notabennya sebagai KPA Atau Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Dinas PU Kabupaten Buru Selatan Tidak Di Periksa Alasannya Apa Kami Minta Mantan Kadis PU Bursel Selaku KPA Dinas Pekerjaan Umum Waktu Itu Harus di Periksa Minta Pertanggun Jawaban Terkait Kasus Proyek Gratifikasi juga harus di periksa.

“KPK harus menjaga independensi dan profesonalitas KPK jangan sampai masuk angin lagi” dan KPK harus segera memanggil dan memeriksa Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)Abdul Rahman Soulissa yang saat it menjabat sebagai KPA di dinas PU kabupaten buru selatan” Kami Minta KPK Harus Serius Menuntaskan Kasus Gratifikasi Bursel Dan Jeret Oknum” Yang Terlibat.

editing/publish : Wit

REKOMENDASI UNTUK ANDA