oleh

Sistem Aplikasi Informasi Desa Dan BUMDES Ujung Gading Di Duga Bermasalah

LABUSEL, Bratapos.com – Sarana sistem aplikasi informasi Desa dan Bumdes tahun 2018 di Desa ujung gading dengan pagu anggaran Rp.29.000.000 ditambah dengan biaya hosting sebesar Rp 1.juta/ bulannya di kali, empat bulan  diduga keras bermasalah alias tidak jelas mungkin adalah sarat KKK dan adanya kong kalikong antara pihak Desa dengan pengadaan barang dan pihak Kecamatan Sungai kanan karna menurut impormasi yg kita himpun sewaktu musawarah pembutan Aplikasi tersebut pihak Kecamatan sebagai modiator ini benar-benar ini ulah dari pihak Kecamatan dan mungkin juga poroyek kecamatan.

Hal ini disampaikan oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat FORUM REPUBLIK INDONESIA BERSATU (FRIB), P.  PULUNGAN, menurutnya salah satu temuan karna belum dapat di pungsikan   di poin Belanja barang dan jasa dalam uraian Aplikasi informasi Desa yang sangat pantastis apalagi tidak dapat di  pergunakan sistem tersebut sampai saat ini.

Selain itu pagu anggaran yang di bayar oleh Desa dinilai terlalu besar di Duga sarat KKN dan sangat merugikan keuangan Desa, menurut p.pulungan modal orang ke tiga atau pengadaan systim , bahwa Desa hanya mendapatkan buku panduan atou pedoman.

Sementara, untuk aplikasi sendiri, menurut p.  pulungan hal ini dapat langsung didonlod melalu situs yang telah ada didalam buku panduan tersebut.

Selain itu saat team  yang tergabung dari beberapa media berkunjung kekantor Desa Ujung Gading melaksanakan konfirmasi, selasa 06/08/2019, sekitar pukul 10.27 wib, yang diterima oleh kaur pemerintahan, Samsul Bahri Nst.

Menurut Samsul, dari hasil konfirmasi bahwa aplikasi informasi Desa dan BUMDES benar adanya, namun sampai saat ini belum dapat difungsikan dan mebgenai barang ya di beli saat ini belum ada padahal sudah satu thn yang lalu.

Saat ditanya tentang perangkat aplikasi tersebut, Samsul kasi pemerintahan tidak dapat membuktikan atou memperlihatkan barang-barang apa saja  yang di beli atau merek barang nya juga tidak mengetahuinya.

Dari klarifikasi kaur pemerintahan yang didapat, p.pulungan  kurang puas akan jawaban tersebut, menurutnya, sesuai dengan hasil monitoring dari beberapa Desa, berdasarkan Kwitansi pembayaran satu set sistim Aflikasi, ada rincian dana baik sistim pemeliharaan maupun biaya hosting, namun kaur pemerintahan tidak dapat menunjukkan Kwitansi tersebut.

Bukan hanya sistim Aflikasi saja yang bermasalah, menurut p.pulungan dalam pembiayaan perpustakaan Desa yang menelan anggaran di duga  20 jutaan, sarat dengan masalah juga  dari hasil pantouan dan keterang melalui kaur pemerintahan yang didapat, bahwa buku perpustakaan Desa hanya terdapat didalam lemari atou rak buku yang berada di kantor Desa .

Reporter       : P. Pulungan

Editor           : Dr

Publisher      : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA