oleh

Diduga Dinas PUPR Lampung Timur Abaikan Hak Milik Rekanan

LAMPUNG TIMUR, BrataPos.com – Bambang Sutrisno, selaku Kabid pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR membenarkan adanya keterlambatan SPD dari BPKAD. Itu saya tidak tahu kenapa.

Yang pasti sampai berakhirnya kontrak tanggal 8 Agustus 2019 SPD belum turun. Saat ditanya oleh awak media, apakah tidak akan bermasalah jika sampai berakhirnya kontrak belum dapat di cairkan,?.

Menurutnya, itu tidak jadi masalah. Dikarenakan saat berita acara serah terima pekerjaan atau Final Han Over (FHO) kontrak belum habis, (8/8/2019).

Senada hal yang disampaikan Indra Alfandi Ramli selaku Kabid cipta karya dan tata ruang. Dia mengatakan mengenai keterlambatan SPD Pihak PUPR sudah beberapa kali mengkonfirmasi ke BPKAD, serta pengajuan SPD sudah diajukan di bulan Juli tanggal 19.

“Untuk pencairan 95% hingga sampai hari ini belum turun juga. Untuk pengerjaan pembangunan sumur bor dan drainase untuk semua pembangunan jangka waktu 90 hari. Mengenai SPD macet,” katanya.

Lanjut Indra, di keuangan BPKAD, saya tidak tahu soal itu, dan saya nanya di bagian keuangan Dinas nunggu kadis menghadap ke BPKAD.

“Itu jawaban dari keuangan PUPR. Sampai hari ini, kontrak berakhir, dan banyak yang protes rekanan. Karena keterlambatan SPD belum turun dari BPKAD,” sambung dia.

PicsArt_08-08-08.53.41

Di lain pihak ketua DPC SPRI Lampung Timur Herliza Antomi mengatakan bahwa, yang menjadi pertanyaan besar adalah, tidak dapat di cairkannya uang muka 30% yang menjadi hak rekanan dan yang tertuang di SPK (Kontrak).

Mau atau tidak di gunakan uang muka 30% itu adalah hak rekanan. Dan yang paling tidak logis, jika benar anggaran pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR sdh tersedia.

“Kenapa sampai habis masa waktu 90 hari kalender kerja, uang muka 30% tidak dapat di ajukan apa lagi mau cairkan dan ini harus di usut hingga tuntas,” pintanya.

Reporter : nofisa saifudin
Editor/publisher : jml

REKOMENDASI UNTUK ANDA