oleh

GMPK Aceh Desak Kejati Aceh Usut Aktor – Aktor Korupsi PDKS Hingga Tuntas

BANDA ACEH, Bratapos.com – Baru-baru ini, aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (GMPK)  Aceh desak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera menyelesaikan kasus korupsi Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) Kabupaten Simeulue.

Aksi masa yang dilakukan di depan Kantor  Kejati Aceh (senin, 5 juli 2019) oleh GMPK merupakan perpanjangan lidah rakyat.

Koordinator GMPK,  Irsadul Aklis,  mengapresiasi  langkah Kejati yang telah menahan aktor intelektual pemakan uang rakyat,  yaitu Darmili. Akan tetapi kami melihat masih banyak aktor-aktor lain yang pernah menikmati uang haram tersebut. Sampai saat ini mereka masih berkeliaran diluar sana.

Seperti Andi Milian Darmili, beliau sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati.  Namun hari ini masih belum di lakukan pengusutan yang mendalam apalagi ditangkap. Andi Milian juga merupakan  anak kandung dari mantan bupati Simeulue 2 periode 2002-2010.

GMPK Aceh juga menanggapi hasil pemeriksaan Kejati terhadap Wakil bupati Simeulue. Istri tersangka Darmili tersebut juga menikmati dana PDKS, dengan cara pembelian lahan tanah atas nama Afridawati menggunakan uang dari PDKS.

Selain Afridawati dan Andi Milian,  GMPK Aceh juga mendesak Kajati mengusut tuntas aliran dana yang mengalir kepada Yayan Darmili, Yazid DIRUT PDKS,  dan juga Anggota DPRK periode yang menjabat pada masa itu. Karena mereka diduga juga turut menerima aliran dana PDKS.

Aktor-Aktor ini harus segera dilakukan penyidikan agar kasus yang telah merenggut kesejahteraan rakyat Simeulue,  khususnya yang berada diseputaran wilayah PDKS, menjadi terang benderang. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa selama ini aktor-aktor tersebut  yang telah menghianati dan menjual nama rakyat demi kepentingan pribadi.

GMPK Aceh menilai penyalahgunaan wewenanh yang telah dilakukan Darmili selama menjabat sebagai Bupati di pulau tersebut telah menciptakan budaya KKN,  yang diharamkan didalam Undag-undang.  Karena kami melihat pola yang dilakukan seperti berantai.

Selain kasus PDKS,  kami GMPK Aceh juga mengultimatum kepada pejabat yang sedang menjabat, saat ini anda adalah calon koruptor. Jangan kalian ubah status calon menjadi status koruptor.  Oleh karena itu jangan seklai-sekali memakan hak rakyat. Ucap Kordinator GMPK kepada wartawan suaralpkpk dan bratapos.

Repoter               : ESO

Editor                   : Dr

Publisher             : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA