oleh

6 BULAN BEKERJA TANPA PLANG PROYEK

SUMUT , Bratapos.com – Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangunan. Sejauh pantauan team Bratapos di lapangan terkait pembangunan proyek pekerjaan jembatan yang berlokasi diperbatasan kotamadya binjai dengan kabupaten Deli serdang hingga saat ini tidak terlihat papan pengumuman proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Dengan tidak dipasangnya Papan Plang proyek tersebut perusahaan pemenang tender pekerjaan ini bukan saja melanggar Undang-Undang No.14 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Mentri,tetapi juga mengkangkangi Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.Hal ini membuat ketua PB ALAMP AKSI angkat bicara.”kami akan surati secara resmi TP4D KAJATI sumatera Utara terkait temuan ini,sebab adanya unsur kesengajaan menyembunyikannya dari kontrol sosial”kata Eka Danu ketua PB ALAMP AKSI dikantornya.

II.PEKERJAAN LAMBAN TERKESAN KEJAR TAYANG

Saat Team Bratapos mengunjungi lokasi proyek pekerjaan,dilarang untuk mengambil gambar dilokasi proyek yang dipagari seng tersebut.Saat dikonfirmasi pada beberapa pekerja proyek diketahuilah pekerjaan ini di laksanakan oleh perusahaan kontraktor bernama PT.BANGUN MITRA ABADI dengan anggaran dana berasal dari APBN.”pekerjaan ini ditandatangani kontaraknya sejak 20 februari 2019 dan waktu pelaksanaannya selama 300hari”.kata pekerja yang tidak mau disebutkan namanya.

Jika ditelusuri 300 hari tersebut adalah 10 bulan maka sampai berita ini diturunkan sudah 170 hari pekerjaan.Namun sangat miris jika team Bratapos prediksi hasil pekerjaan yang baru mencapai 28-30 persen saja.”Pekerjaan ini akan berdampak negative jika dilakukan dalam keadaan terburu-buru dan besaar kemungkinan akan terjadi kelonggaran pengawasan dari PU maupun KEJATI melalui TP4D” tutur Eka Danu ketua PB ALAMP AKSI.
“pasti akan dikerjakan secara marathon 24 jam,dan tidak akan tertutup kemungkinan untuk kelonggaran pengawasan”terang Eka Danu dengan keras.

Saat dikonfirmasi kepada Sekretaris TP4D KAJATI,belum bisa di berikan komentar karena masih akan diteliti lokasi dan nama proyeknya.”belum bias saya berikan statemennya karena saya belum tau dan faham lokasi proyeknya”terang Adung sekretaris TP4D KAJATI.”Maka dari itu, baik instansi terkait mau pun aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam mengawasi berbagai proyek yang sedang dikerjakan. Bila perlu segera black list rekanan yang menyertakan plang proyek hanya untuk dokumentasi LPJ dan atau yang tidak ada penyertakan plang proyek dalam setiap pengerjaan proyeknya”tandas eka danu .

Reporter : HANDRIANTO

Editor / Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA