oleh

UU NO 23 TH2019 KEBIRI PAD KOTA PROBOLINGGO

Probolinggo , Bratapos.com – Selasa 6 Agustus 2019, sejak di berlakukan nya UU NO 23 th 2014, sangat merugikan pendapatan asli daerah kota Probolinggo mengapa demikian,bahwa seluruh pendapatan di pelabuhan kota Probolinggo di setor kepada propinsi Jawa timur,” ujar tim investigasi bratapos Drs Sugeng Arijanto.

Lantas PAD apalagi untuk kota Probolinggo setelah kami konfirmasikan kepada kepala dinas perhubungan Sumadi MSI,ternyata memang benar.

Setelah UU no 23 th 2014 pengelolaannya pada garis pantai di kuasai oleh KSOP dan PELINDO sangat merugikan masyarakat kota Probolinggo.

Sebagai anggota DPR dan DPR-RI dapil Probolinggo tentunya harus perduli dengan peningkatan pendapatan asli daerah,minimal berupaya mengusulkan perubahan revisi amandemen terhadap undang-undang tersebut.

Percuma dong kita punya wakil rakyat yang tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat mundur saja.

Reporter : Saiful

Editor / Publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA