oleh

Dunia Pendidikan Berduka Cita

LABUHAN BATU, Bratapos.com – 6 orang Guru SMK Pemerintahan daerah  Labuhan batu yang terdiri, Adi Prawira, Agustina, Mahyuzar,Cefri Hamdani,Teddi Prayeno dan Marmawani, Sabtu (03/08) menemui pengurus LSM.TIPAN-RI dan KC.FSPMI Labuhan batu, meminta pendampingan untuk mendapatkan keadilan hukum atas dugaan perlakuan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemerintah daerah Labuhanbatu bernama APRIANTO,Spd.MM.

Pasalnya ke 6 guru ini tidak lagi diberikan mata pelajaran untuk mengajar di SMK Pemda Labuhanbatu tanpa alasan yang jelas, sejak tahun 2018 dan Juli 2019, yang dapat diartikan ke 6 Guru yang sudah mengabdi bertahun -tahun ini dipecat secara tidak langsung oleh pihak kepala sekolah.

Menurut ketentuan yang berlaku tindakan kepala sekolah bernama APRIANTO.Spd.MM yang diduga sewenang-wenang dengan melanggar norma-norma hukum dan HAM tentunya tidak dapat dibenarkan, seharusnya kalau memang ke 6 guru ini tidak dibutuhkan lagi untuk mengajar di SMK Pemda Labuhanbatu.

Kepala sekolah APRIANTO.Spd,MM, “seharusnya dapat mengambil kebijakan secara baik dan kekeluargaan dengan memanggil ke 6 guru tersebut kemudian menerbitkan Surat Pemberhentiannya dan memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sebab rata-rata pengabdian ke 6 guru tersebut diatas 10 Tahun bahkan ada yang sudah mengabdi selama 38 Tahun,” Sebut Wardin yang didampingi oleh Bernat Panjaitan,SH,M.Hum.

“Untuk menindak lanjuti permasalahan ini kami akan menyurati instansi dan semua lembaga yang terkait hingga ke Pusat, “Tandas Wardin.

Sedangkan  Bernard Panjaitan SH,M.Hum,memberi komentar.  “Sesuai ketentuan  pasal 39 UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organiasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.”

“Perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja” Ungkap kuasa hukum FSPMI ini.

Sedangkan Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

“Berdasarkan ketentuan pasal  39 UU.No.14/2005 dimaksud maka langkah yang dilakukan oleh ke 6 orang Guru menemui pengurus LSM.TIPAN-RI dan KC.FSPMI  untuk meminta dampingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil sudah sangat tepat” Jelas Bernat Panjaitan SH,M,Hum.

Untuk uang pesangon dan jasa kepada ke 6 Guru tersebut Saya rasa APRIANTO.Spd.MM,selaku kepala sekolah SMK Pemda Labuhanbatu cukup mengerti dan keuangan sekolah cukup memungkinkan untuk membayar itu bila ditinjau dari dana pemasukan ke sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 1.600.000 persiswa pertahun untuk Tahun 2019, dan dari Uang SPP siswa rata-rata sebesar kurang lebih Rp 175.000 per bulan,  jumlah siswa keseluruhan sesuai informasi yang disampaikan oleh guru-guru tersebut kurang lebih 600 orang” Tambah Bernat Panjaitan,SH,M,Hum.

Reporter              : HANDRIANTO

Editor                   : Dr

Publisher             : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA