oleh

LSM LPB, Kembali Layangkan Laporan Terhadap Mantan Kades Jatitembe

GRESIK, BrataPos.com – Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) resmi melaporkan mantan kepala desa Jatirembe, Ridwan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) tahun 2018 ke Kejaksaan Negeri Gresik.

Ridwan, mantan kepala desa Jatirembe diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa, karena memakai dana anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp. 225.064.000 yang bersumber dari dana desa tahun 2018.

Menurut Novan ketua LSM LPB mengatakan, sebenarnya bulan Juli kemarin laporan akan dimasukkan ke Kejari Gresik, akan tetapi karena akan dilaksanakan Pilkades serentak maka laporan tersebut tidak jadi dimasukkan.

Dan baru hari ini secara resmi di masukkan ke Kejari Gresik karena Pilkades serentak sudah dilaksanakan.

“Sebenarnya laporan ini akan kita masukkan bulan juli kemarin, karena akan dilaksanakan Pilkades serentak, laporan tersebut urung kita masukkan. Hari ini baru kita masukkan ke Kejari Gresik secara resmi,” ungkap Novan sambil menunjukkan bukti penerimaan laporan dari Kejari Gresik, Jum’at (2/8/2019).

Jika dana untuk pembangunan gedung perpustakaan disilpakan lanjut Novan, didalam buku rekening desa seharusnya masih ada uang tersebut. Akan tetapi, dalam buku rekening desa, uang yang ada hanya Rp. 318.000.

“Jika anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan disilpakan, seharusnya uangnya masih utuh direkening desa. Namun kenapa dalam buku rekening desa, uang yang ada hanya tinggal Rp. 318.000, lalu kemana uang untuk pembangunan gedung perpustakaan tersebut,” terangnya.

Masih menurut Novan, kesalahan bukan hanya terletak pada kepala desa, akan tetapi kinerja Inspektorat Gresik sebagai pengawas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik sebagai koordinator sekaligus pembinaan desa se-kabupaten Gresik perlu dipertanyakan.

“Kalau kinerja Inspektorat dan DPMD Kabupaten Gresik maksimal, kepala desa tidak bisa berbuat seenaknya. Kepala desa yang nakal bisa di berikan peringatan sebelum mereka melakukan kesalahan lebih lanjut,,” jelas Novan.

PicsArt_08-02-08.43.30

Pada setiap tahunnya menurut Novan, ada anggaran yang di kucurkan ke Inspektorat Gresik untuk monitor dan evaluasi (Monev) ke desa desa. Dengan anggaran tersebut seharusnya Inspektorat bisa melakukan tugasnya secara maksimal.

“Setiap tahun ada kan anggaran yang di kucurkan Pemkab untuk Inspektorat Gresik, tetapi kenapa kinerja mereka seperti ini,” lanjutnya.

Laporan mantan kepala desa Jatirembe tidak hanya di lakukan LPB di Kejari Gresik saja, tetapi juga dilakukan Novan selaku Ketua Lembaga Pemantau Birokrasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Agung Jakarta.

“Laporan kami tidak hanya di Kejari Gresik saja, tetapi juga ke Kejati dan Kejaksaan Agung juga. Semoga laporan kami segera di tindak lanjuti dengan cepat, agar citra penegak hukum di negeri ini semakin baik di mata masyarakat,” pungkas Novan.

Reporter : jml
Editor : nr
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA