oleh

PB ALAMP AKSI VERSUS MAKELAR SUAP

SUMUT, Bratapos.com –  Para penegak hukum di Sumatera Utara didesak agar tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak hanya galak terhadap rakyat kecil tapi tak bernyali ketika berhadapan dengan para pejabat, seperti, kepala daerah yang satu ini yaitu Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.Hal ini berawal terbukti pada kasus penyuapan ketua Mahkamah Konstitusi yaitu hakim Akil Mukhtar.

Dimana kasus ini begitu mengejutkan pemerintahan Republik Indonesia,seorang Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa PILKADA Tapanuli Tengah tahun 2011 mampu disuap oleh Bonaran Situmenang melalui Bakhtiar Ahmad Sibarani sebesar Rp.1,8 Milyar.

Akil Muktar menjadi orang kedua yang sama-sama dijatuhi hukuman seumur hidup setelah Adrian Waworuntu dalam kasus L/C fiktif.Namun dalam kasus Adrian tersebut mampu menyeret pengusaha/pejabat BNI dan petinggi Mabes Polri,Sedangkan dalam kasus Akil Mukhtar,pihak penegak hukum tidak mampu menyeret politisi DPRD Tapanuli Tengah(tahun 2011)bernama Bakhtiar Ahmad Sibarani yang diduga berperan sebagai makelar (perantara/kurir)penyuapan memberikan uang suap dari Bonaran Situmeang untuk Akil Mukhtar sebesar Rp.1,8 Milyar.

Hal itu ditegaskan koordinator aksi Arhan dari PB ALAMP AKSI ,didepan Kejati Sumatera Utara pada hari Selasa(30/07/2019) Jalan AH Nasution, Medan,Untuk mendesak agar Kejati Sumatera Utara segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi dijakarta terhadap kelanjutan kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Bupati Tapanuli Tengah saat ini yaitu Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Menurut Arhan,”Jika KPK tidak mampu menangkap Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani terkait dugaan kelibatannya dalam kasus penyuapan mantan hakim mahkamah konstitusi akil Mukhtar,lebih baik limpahkn Kasus ini kepada Kejati Sumatera Utara.”

“Kepada Kejati Sumatera Utara hendaknya jangan sampai menunggu,seharusnya menjemput kasus ini agar segera ditindak lanjuti,karena peran KPK sudah mulai lemah untuk menangkap dan memproses Bupati Tapanuli Tengah saudara Bakhtiar Ahmad Sibarani”tutup Arhan sebagai Koordinator aksi.

Dipimpin Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian.SH.MH, yang menerima aspirasi PB ALAMP AKSI mengatakan bahwa ”Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani bias diproses secara hokum,namun karena kasus ini ditangani oleh penyidik KPK maka pihak Kejati Sumut harus berkoordinasi dahulu bersama KPK”. “Kami(Kejati Sumut) akan secepatnya berkoordinasi dengan KPK,terimakasih” tutup kasi Penkum Kejatisu dengan sabar menghadapi aksi demonstrasi ini.

Reporter              : HANDRIANTO

Editor                   : Dr

Publisher             : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA