oleh

Diduga Gelapkan Uang 10 Miliar, H. Mahmud Caleg Terpilih DPRD Gresik Dituntut 3 Tahun

GRESIK, BrataPos.com – Caleg terpilih DPRD Kabupaten Gresik, H. Mahmud yang diduga terlibat melakukan penggelapan uang 10 Miliar milik PT. Bangun Sarana Baja (BSB), menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Gresik. (1/8/2019).

Sidang kali ini, yang diketuai oleh majelis hakim Putu Gede Hariadi beragendakan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) Lila Yurifa Prihasti dan Budi Prakoso. Mereka secara bergantian satu persatu setiap lembaran dibacakan dihadapan terdakwa.

Diuraikan dalam berkas tuntutannya jaksa, terdakwa dengan pihak PT. BSB ditunjuk untuk mencarikan pembebasan lahan di desa Banyuurip, Ujungpangkah Gresik seluas 50 hektar pada Juni tahun 2012. Terdakwa diberi uang secara bertahap oleh PT. BSB. Totalnya 15 Miliar lebih.

“Namun, uang tersebut hanya digunakan pembelian tanah oleh terdakwa sekitar Rp 5 Miliar, melalui makelar yang bernama Kastar dan Rodiah. Ironisnya sisa uang 10 Miliar tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Saat diminta oleh korban sampai disomasi terdakwa tidak kunjung mengembalikan,” ujar jaksa Lila.

Selain itu, jaksa menolak bukti foto kopi kwitansi pembayaran senilai Rp 10 miliar kepada Kastar. Lantaran tidak ada kwitansi yang asli. Jaksa juga menolak dalih penasehat hukum terdakwa terkait adanya ikatan jual beli tanah seluas 3 hektar yang diserahkan oleh PT BSB.

Pasalnya, akta jual beli itu diterbitkan oleh notaris tahun 2018. Padahal, terdakwa dilaporkan oleh korban pada tahun 2015.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 372 KUHP. Menuntut terdakwa dengan hukumam penjara selama 3 tahun,” ujar jaksa Budi Prakoso saat membacakan berkas tuntutan.

Hal yang menjadi pertimbangan jaksa, terdakwa berbuat sopan, tidak pernah di hukum. Namun jaksa juga menilai, terdakwa dalam persidangan berbelit-belit tidak menyesal dan tidak mengakui segala perbuatan, dan merugikan PT. BSB.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Putu Gde Hariadi memberikan waktu 5 hari kepada terdakwa untuk membuat pledoi. Hakim juga mengabulkan penangguhan penahanan selama 1 hari untuk mengurus SKCK dan pengukuran seragam lengkap sesuai undangan KPU Gresik.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum terdakwa H. Gunadi menyampaikan, tuntutan jaksa terlalu berat. Dan tidak manusiawi. Harus perkara yang dialami kliennya masuk ranah perdata. Bukan pidana.

“Karena disitu ada perjanjian antara terdakwa dan korban,” ungkapnya. Pihaknya juga akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang yang akan datang.

Reporter : jml
Editor : nr
Publisher : redaksi