oleh

Hoaks Tanggung Jawab Siapa?

Seperti yang kita ketahui saat ini, berita bohong atau yang trend disebut berita hoaks sudah menyerang negeri ini. Seperti beberapa berita hoaks yang terjadi pada tahun 2018 lalu, yaitu hoaks Ratna Sarumpaet, Hoaks gempa susulan di Palu, hoaks penculikan anak, hoaks imunisasi dan vaksin dan masih banyak lagi. Bahkan di tahun 2019 ini sudah banyak berita hoax yang tersebar, apalagi telah kita ketahui di tahun ini, Indonesia telah melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota dan anggota DPD. Dari situ banyak sekali berita hoaks mengenai pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 17 April lalu.

Banyak diluar sana orang yang tidak bertanggung jawab membuat berita hoaks hanya karena untuk kepentingan pribadi, untuk bersenang-senang, untuk kepentingan kelompok, bahkan parahnya lagi untuk menakuti atau meneror khalayak umum. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan berita hoaks. Sedangkan orang-orang awam dengan mudah mempercayai berita hoaks tersebut, mereka  tidak mengkonfirmasi ulang benar atau tidaknya berita yang mereka terima dan menyebarkannya lagi. Seperti kita ketahui disetiap gadget dan smartphone memiliki fitur copy-paste dan screen shoot. Bahakan sekarang beberapa media sosial memiliki fitur pesan broadcast, yaitu fitur untuk mengirim pesan atau membagikan informasi  kepada banyak orang dalam waktu yang bersamaan, sehingga berita hoaks itupun tersebar dengan mudahnya.

Dari sekian banyak berita hoaks yang telah tersebar di Indonesia, berita-berita hoaks itu telah menghasilkan banyak sekali dampak negatif bagi negara tercinta kita ini. Contohnya berita hoaks yang memaparkan tentang kriminal atau kekerasan, hal tersebut dapat membuat masyarakat cemas, resah dan takut, bahkan bisa saja membuat orang trauma. Banyak sekali penyebaran berita hoaks yang merugikan, misalnya berita hoaks tentang bahaya suatu produk, maka produsen produk itu akan sangat merasa dirugikan karena berkurangnya konsumen yang membeli. Contoh lainya lagi adalah bila berita hoaks tentang kejelekan suatu organisasi menyebar, hal ini akan memicu perselisihan, rasa dendam, kecemasan bahkan bisa sampai membuat ricuh. Masih banyak lagi dampak negatif dari berita hoaks, bahayanya lagi berita hoaks dapat membuat perpecahan pada negara ini.

Di negara kita ini ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita bohong atau berita hoaks. Berikut penjelasannya, salah satunya pada Pasal 28 ayat 1 (UU ITE) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1 UU 19/2016, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Bahkan dalam agama Islam-pun telah diatur, Allah SWT telah mewanti-wanti umat islam untuk tidak mudah/gegabah dalam membenarkan sebuah berita yang disampaikan orang fasik :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujurat:6)

Dalam hal ini, kita dituntut agar berhati-hati dalam menerima pemberitaan dari media apapun, terlebih media yang isinya sarat dengan muatan kebencian kepada pihak lain.

Sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah berita hoaks, salah satunya pada aksi 22 Mei lalu, yaitu dengan membatasi akses media sosial. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak termakan berita hoaks dan untuk menjaga negeri ini tetap aman. Bukan hanya itu, pemerintah juga telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan bernama cyber drone 9 untuk melacak dan melaporkan situs-situs yang diketahui mempublikasikan berita hoaks. Pemerintah juga telah menerapkan sistem pemblokiran untuk menerbitkan situs dan akun media sosial yang menyebarkan berita hoaks.

 Seharusnya bukan hanya dari pemerintah saja yang berusaha untuk mencegah berita hoaks, tetapi dari elemen masyarakat juga harus ikut berperan untuk melawan berita-berita hoaks dari orang yang tidak bertanggung jawab, Salah satunya dengan cara mengkonfirmasi benar atau tidaknya suatu berita dan mencari tau dari sumber yang terpercaya. Karena percuma saja jika pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa tetapi masyarakat masih saja mudah termakan berita-berita palsu tanpa mengkonfirmasi kebenarannya.

Sejak usia dini kita harus mengajarkan kepada anak-anak akan pentingnya memilah-milah berita dan mengkonfirmasi ulang benar tidaknya suatu berita. Kenapa harus diajarkan pada saat usia dini? Telah kita ketahui zaman sekarang sudah semakin maju, anak kecilpun sudah bisa mengoprasikan gadget bahkan gadget sudah menjadi pegangan mereka sehari-hari. Perlu juga dilakukan pengawasan lebih oleh orang tua kepada anak-anak pada saat mereka mengoprasikan gadget. Setiap individu bertanggung jawab atas peredaran hoaks dengan tidak asal menyebarkan informasi. Sebelum kita menyebarkan suatu informasi, kita wajib mengkonfirmasi kebenaran akan informasi itu atau bisa disebut saring sebelum sharing. Pada dasarnya pemberantasan dan pencegahan berita hoaks itu berasal dari diri kita sendiri, karena jika tidak dimulai dari diri kita sendiri maka apa jadinya negeri ini. Apakah kita mau negeri ini menjadi negeri berjuta hoaks?

Foto
Penulis : Mokhamad Nabil Ali Hadi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi

REKOMENDASI UNTUK ANDA