by

PENAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DAN KONTRAKTOR NAKAL RUGIKAN NEGARA DAN DAERAH, BERPOTENSI HADAPI PERSOALAN HUKUM

Aceh Selatan , Bratapos.com – Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tahun 2019 ini banyak pengerjaan Pembangunan Infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Proyek yang pasti akan menggunakan Material Galian C terutama Batu Gajah (Boulder Stone) dari berbagai sumber dana, baik APBN. APBA/OTSUS/ DAK maupun APBK.

Berbagai proyek tanggul yang ada di Aceh selatan pada tahun ini misalnya; Pengendalian Banjir Sungai Krueng baru Kabupaten Aceh Selatan dengan Pagu anggaran Rp, 24 Milyar lebih, Proyek Pembangunan Pengaman pantai labuhanhaji dengan pagu Rp.14 Milyar lebih, Proyek Pengaman Pantai Tapaktuan oleh PT.FATARA JULINDO PUTERA dengan nilai Rp.7.122,421.648,00.-, yang berlokasi disekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pala kota Tapaktuan, Proyek Pengaman Pantai desa Sawang indah nilai Rp.1.965.000.000,- CV.CIPTA BINA PUTRA sebagai Rekanan Pelaksananya, dan banyak paket proyek lainnya yang semua itu mesti diawasi oleh public.

Kita mengetahui bahwa seberapa banyak terdapat perusahaan maupun perorangan saat ini memiliki usaha penambangan material Galian C yang mengantongi izin di Kabupaten Aceh selatan, demikian juga kita punya data paket-paket proyek yang realisasi pengerjaaan tahun 2019 ini yang menggunakan material galian C khususnya Batu Gajah (boulder Stone) tersebut.

Selain itu juga adanya imformasi bahwa ada dibeberapa titik aktivitas penambangan galian C yang diduga tidak mengantongi izin (ilega) dan Perusahaan kontruksi yang dalam pengerjaan proyek menggunakan material dari usaha galian C illegal yang sedang kami investigasi dan inventarisir pihak-pihak tersebut yang diduga kuat melakukan kegiatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Bahkan walaupun usaha galian C yang mensuplai material batu (Galian C) kepada pihak Kontraktor pelaksana proyek itu merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kami juga akan mendalami apakah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimilikinya benar-benar bersesuaian dengan titik kordinat wilayah pertambangan material batu (Galian C) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah sehingga aktivitasnya tidak justru merusak kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan.

Pertambangan material Galian C itu wajib dikelola dengan berazaskan pada pastisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga Formak dan seluruh masyarakat patut meminta agar Pihak Perusahaan Pelaksana Proyek yang menggunakan Material Galian C (Batu Gajah) dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan bisa membuktikan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan yang sedang dikerjakan tidak terdiri dari konstruksi bangunan yang merupakan hasil pertambangan material Galian C yang ilegal. Sebab apabila demi pengerjaan proyek Pembangunan terbukti menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Galian C (batu gajah) dari hasil pendropingan material Galian C oleh pihak-pihak yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta izin-izin lainnya, maka pihak kontraktor pelaksana proyek bisa dipidanakan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Khusus Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Selanjutnya dalam Pasal 163 Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan oleh suatu badan hukum maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Badan hukum itu pun dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum.

Dalam banyak kasus tindak pidana pertambangan ilegal biasanya juga diikuti dengan adanya dugaan kejahatan suap kepada oknum penguasa maupun oknum penegak hukum demi melanggengkan berbagai aktivitas tanpa izin resmi dan juga bisa terlacak adanya dugaan kejahatan manipulasi pajak dan setoran lainnya yang semestinya bisa menjadi pemasukan bagi negara serta daerah namun tidak bisa diterima oleh negara dan daerah secara utuh akibat ulah para pihak yang menempuh praktek jalan pintas tanpa prosedur semestinya.

Untuk diketahui bahwa kasus tindak pidana pertambangan Galian C illegal juga pernah terjadi di Provinsi Aceh beberapa tahun yang lalu, sehingga kami dari Formak serta seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya menghendaki agar Paket Pekerjaan Pembangunan yang merupakan proyek demi kemakmuran rakyat jangan sampai dikotori oleh praktek-praktek kejahatan perusakan lingkungan atau ekosistem setempat melalui praktek pertambangan illegal yang justru kelak menyengsarakan masyarakat dan generasi berikutnya.

Reporter : Team

REKOMENDASI UNTUK ANDA