oleh

PEMKAB ACEH SELATAN HARUS TINDAK TEGAS PEJABAT DAN KONTRAKTOR NAKAL

Aceh , Bratapos.com – Minimnya pengawasan, proyek fisik dibawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai spek.

Hal ini terjadi diantaranya pada Pengerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi peulokan atas Kecamatan Labuhanhaji barat, yang bernilai Rp 775 juta bersumber dari APBK/DAK tahun 2019 oleh CV.KRISNA JAYA yang saat ini sedang dalam pengerjaan.

Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi lapangan yang dilakukan Formak, ditemukan adanya kejanggalan diantaranya pengerjaan saluran jaringan irigasi tersebut tidak dimulai dengan penggalian dan pondasi (tapak), melainkan langsung dicor temboknya, dan juga diduga adukan semen dan pasir juga tidak sesuai. demikian juga pengecoran lantai yang ketebalan dan kualitasnya sangat diragukan.

Selain itu juga diketahui bahwa Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Konsultan Pengawas Proyek tersebut jarang turun kelapangan selama kegiatan pengerjaan berlangsung yang saat ini progresnya diperkirakan baru mencapai 50 persen.

Untuk menghindari adanya perbuatan melawan hukum dengan Tindak Pidana Korupsi yang akan merugikan negara pada proyek ini, kita meminta Pemkab Aceh selatan mengambil tindakan tegas terhadap Penanggung jawab pengerjaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta tim dan Konsultan Pengawasnya, dan dilakukan pemeriksaan sesuai dokumen teknis proyek tersebut. Selain itu pemkab harus memerintahkan rekanan untuk menghentikan sementara waktu pengerjaannya. Sampai ditentukan apakah pengerjaan benar-benar tidak memenuhi spek.

Jika dari hasil pemeriksaan nanti dipastikan pengerjaan tersebut tidak memenuhi spek maka pemkab dapat memerintahkan bongkar, dan kembali dikerjakan dari awal. Jika rekanan tidak mau mematuhinya, maka pengerjaan itu tidak akan dibayar serta dapat diusut dan diproses sesuai hukum.

Tindakan tegas harus dilakukan, agar infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat berkualitas baik, sehingga nantinya umur pembangunan infrastruktur akan berakhir sesuai rencana. Jangan sampai pembangunan yang semestinya rusak pada usia 20 tahun malah hancur dengan umur kurang dari lima tahun saja. Untuk itu semua kita berhak dan berkewajiban mengawasi dan menjaga agar hal tersebut tidak terjadi.

Reporter : asmar

Editor : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA