oleh

LAHAN PRODUKTIF SEMAKIN TERGERUS OLEH MARAKNYA PEMBANGUNAN,” PEMKAB TUTUP MATA’

Situbondo , Bratapos.com – Maraknya pembangunan perumahan , pabrik , gudang dan lain lain yang memamfaatkan lahan produktif di Situbondo membuat banyak kalangan mempertanyakan kebijakan Pemkab Situbondo tersebut.

Menyusutnya lahan produktif terutama yang berupa sawah sejatinya memang tidak dapat dihindarkan oleh karena semakin meningkatnya populasi manusia serta gencarnya pembangunan diberbagai bidang.

Misalnya industri , perumahan , mall , pergudangan dan infra struktur , apalagi dibidang propetti banyak investor yang menansmkan modalnya di nidang ini.

Kondisi yang demikian tidak dapat dipungkiri dan menimbulkan pro dan kontra antara pemerhati kebijakan dengan pemangku kebijakan di kabupaten Situbondo ini.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dihadapan media dilansir dari media memorandum Surabaya, Bp Farid membantah tuduhan sejumlah kalangan bahwa alih fungsi tidak membentur aturan.

Menurutnya ” Malahan alih fungsi lahan produktif yang dilakukan selama ini menjadi kebutuhan dan kepentingan pembangunan di Situbondo.Ini sejalan dengan PERDA no 9 tentang Izin Pemamfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah(RTRW).

Menanggapi pernyataan tersebut salah satu aktifis pemerhati kebijakan dan pengawasan pemerintah Bp. Wijaya menyatakan sungguh sangat ironis dan kontradiktif dengan Perda yang no 4 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.Pernyataan ini jelas membingungkan satu sisi ada semangat untuk melindungi ketahanan pangan nasional disisi lain adanya pembenaran terhadap ijin yang dikeluarkan oleh sejumlah dinas tetkait” ujarnya menyayangkan.

Dilain tempat menurut dosen pertanian Universitas Abdurahman Saleh,problem pangan nasional menjadi persoalan bangsa,ketersediaan pangan di kabupaten Situbondo hendaknya menjadi perhatian serius salah satu faktor adalah lahan alih fungsi yang kini marak di Situbondo ungkap Muji Kuswarsidi,kamis 4/7/19.Jika pembangunan menjadi jadi dan sudah melanggar aturan Dinas Tata Ruang,pemukiman,serta dinas pertanian. Harus bertanggung jawab karena izin itu tdk berdiri sendiri untuk itu jangan ada kebohongan dalam mengeluarkan ijin di lahan produktif yang ada di Situbondo.

Memaksimalkan pembangunan dilahan yang tidak produktif serta insentif bagi pemilik sawah/lahan produktif yang mempertahankan lahannya untuk pertanian adalah salah satu alternatif solusi, imbuh wijaya lebihnya biar pemerintah yang memikirkan solusinya.

Reporter : afree

Editor : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA