oleh

Menyoal Minimnya Lahan Pertanian Imbas Pembangunan

-Terbaru-1.180 views

Pertanian merupakan salah satu bagian kunci perekonomian yang ada di Indonesia. Walaupun sekarang lahan pertanian mulai menurun dari tahun ke tahun karena imbas pembangunan yang menimbulkan kesenjangan sosial.

Memang pembangunan itu penting tetapi ada efek dibalik semua itu, contoh efek positifnya saja terbukanya sarana prasarana baru, meningkatnya jumlah pekerja yang bisa mengurangi angka pengangguran, dan efek negatifnya rusaknya alam, pekerjaan sebagai petani semakin lama dari ke waktu akan ditinggalkan, bahan kebutuhan ekonomi pangan akan mengimpor dari luar dan pasti lahan pertanian akan semakin berkurang.

Adapun faktor yang memicu terjadinya minimnya lahan pertanian disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang pasti berdampak pada kebutuhan lahan seperti pembangunan perumahan, industri, dan masih banyak lagi.

Sehingga terjadilah alih fungsi lahan pertanian karena terbatas. Karena lahan akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan tersebut memanfaatkan lahan untuk kehidupan masyarakat.

Kepentingan akan lahan non pertanian cenderung terus mengalami peningkatan. Maka dari itu pemerintah harus membatasi pembangunan untuk kesejahteraan para petani dan juga harus menyediakan lahan pengganti dari yang di alih fungsikan.

Supaya para petani akan terus melakukan pekerjaannya yang bisa membantu mengurangi bahan pangan impor. Dari apa yang menjadikan lahan pertanian dari waktu menurun, Kepala Badan Pusat Statistik  (BPS) mengatakan menciutnya lahan pertanian disebabkan oleh gencarnya alih fungsi.

Menurut Kementrian Pertanian saja, data luas lahan pertanian dari tahun 2016 hanya 8,1 hektar (Ha). Tetapi total luas lahan pertanian dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2018 saja telah menurun menjadi 7,1 hektar (Ha).

 Sebaliknya pembangunan yang sedang digencar – gencarkan pada tahun 2019 ini telah mengurangi jumlah lahan pertanian contohnya saja dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, perumahan yang telah berdiri sebanyak 3.542.318 unit.

Di tahun ini 2019 pemerintah akan menambah pembangunan 1,25 juta lagi. Tak luput juga pembangunan jalan Tol di era Presiden Jokowi ini, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2018 saja jalan Tol yang berdiri sepanjang 787 Km, dan menargetkan di tahun 2019 ini sepanjang 1.070 Km.

Tentu saja lahan pembangunan itu secara finansial memakan jumlah lahan pertanian di Indonesia ini. Apalagi soal lahan tanah yang sering terjadi adanya konflik agraria antara para petani dan pihak perusahaan ditempat, yang selalu jadi masalah kepada para petani – petani kecil yang pasti akan kalah sama perusahaan yang biasanya didampingi aparat keamanan.

Inilah kesenjangan sosial yang tidak adil kepada para petani – petani daerah. Seperti halnya berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), konflik agraria yang terjadi pada tahun 2018 kemarin mencapai 300 kasus. Kasus ini tersebar luas di daerah 16 provinsi dengan luas lahan sengketa mencapai 488.404,77 hektar (Ha).

Seharusnya para pembuka industri atau perumahan dibatasi dengan ketat oleh pemerintah setempat, sehingga lahan pertanian akan terus terjaga untuk keseimbangan ekonomi.

Adapun fungsi lahan yang terus berkelanjutan dengan insentitas yang semakin tinggi akan berdampak buruk bagi petani di indonesia. Alih fungsi lahan juga membuat perubahan fungsi sebagian distrik lahan dari fungsinya semula sawah akan menjadi fungsi lain yang membuat beralih menjadi lahan perumahan, industri, lahan pabrik dan lainnya.

Jika keberadaan sektor pertanian muali semakin menurun, akan mengganggu produksi pangan yang ada dan akan mengimpor pangan dari luar. Mempertahankan lahan pertanian akan mempunyai arti yang sangat penting dan diplomatis untuk pembangunan sebuah bangsa ini.

sebagaian cara untuk menanggulangi alih fungsi lahan bisa juga dengan memperketat dan mengawasinya lebih dengan cara regulasi, karena dengan banyaknya alih fungsi yang tidak terkait dengan sektor pangan nasional.

“Banyak lahan yang basah yang dikonversi menjadi lahan kering lalu dimanfaatkan menjadi kepentingan industri, permukiman, dan sebagainya, padahal itu sebetulnya lahan pertanian” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo.

Firman Soebagyo menuturkan kedepannya pihaknya bakal mengolah rancangan undang – undang tentang sistem budaya pertanian yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian. Salah satu hal yang diperketat dalam hal regulasi tersebut misalnya akan memungkinkan pemberian sanksi atas mereka yang melakukan alih fungsi lahan produktif.

Peneliti Center for Indonesian policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, seperti dikutip dari Antara, “ Berkurangnya luas lahan pertanian akan berdampak signifikan pada stabilitas pasokan pangan. Program pencetakan sawah dan pemanfaatan lahan tidur sebenarnya perlu penyesuaian waktu agar tingkat produktivitas sama atau melebihi lahan sawah lama”.

Menurut dia, pemerintah harus mendesak untuk mengevaluasi pelaksanaan program – program yang sudah ada, mengingat UU 41/2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum efektif. Seharusnya pemerintah harus memberikan solusi untuk pembangunan yang tepat, sehingga imbasnya nanti tidak mengurangi lahan pertanian secara terus – menerus.

REKOMENDASI UNTUK ANDA