oleh

DUGAAN PENIPUAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT POLONIA KANGKANGI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

KONSPIRASI PENIPUAN YANG DILEGALKAN NOTARIS

SUMUT,bratapos.com-Dalam menggait konsumen seluruh macam cara yang dilakukan oleh pengembang CBD Polonia, walaupun harus melanggar KUHPer tentang pasal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”. dan juga masuk KUHP 378 yaitu Tindak pidana penipuan, secara umum (bedrog) adalah tindak-tindak pidana yang di atur dalam bab XXV KUHP yang terentang antara Pasal 378-395.Bahwa unsur-unsur penipuan dalam dengan jual beli tanah dan gedung terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Bagi siapa saja yang melakukan jual beli dengan adanya tipu muslihat maka akan di kenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam bab XXV KUHP tersebut, mempunyai banyak sekali bentuk, diantaranya : penipuan pokok, penipuan ringan, penipuan dalam jual beli, penipuan menyingkirkan batas halaman, dan lain-lain. Dari setiap bentuk-bentuk penipuan tersebut, mempunyai unsur-unsur yang berbeda-beda. bahkan jeratan hukum juga menghadang pengembang CBD POLONIA dalam pelanggaran Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999, Tentang Perlindungan Konsumen atas larangan terhadap pelaku usaha pada pasal 8(huruf K) berbunyi: “menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti” Dan pengembang CBD POLONIA Diancam sanksi sesuai pasal 62 UU PERLINDUNGAN KONSUMEN, berbunyi:”Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” sebab dalam penipuan dengan persekongkolan tersebut adanya bujuk rayu bahkan memakai AKTA NOTARIS.

Pengembang CBD (Central Business District) Polonia diduga keras melakukan penipuan secara berjamaah terhadap para konsumen untuk membeli unit-unit ruko di komplek CBD Polonia. Bahkan bujuk rayu penipuan yang dilakukan tidak tanggung-tanggung dengan membuat akta perjanjian notaris, agar konsumen (masyarakat) jadi membeli unit ruko di komplek CBD Polonia.IMG-20190629-WA0037

Salah satu korban penipuan yang bernama Albert Mangihut Tona Sinaga. Karena merasa dirinya di tipu, Albert Mangihut Tona Sinaga langsung memberikan kuasa khusus kepada Law Office Advocaat Delapan Plus untuk melakukan upaya hukum terhadap pihak pengembang CBD Polonia atas akta perjanjian yang dibuat oleh notaris BELAHIM SH MKn di Deli Serdang.

Kepada awak media bratapos-sumut, Sabtu 29 Juni 2019 salah satu Advocat Delapan Plus, Boasa Simanjuntak, SH. MH mengatakan bahwa memang benar telah datang kepada Advocat Delapan Plus salah seorang yang di duga menjadi korban penipuan berjamaah yang dilakukan oleh pengembang CBD.

  1. ” Adapun dugaan penipuan yang dilakukan pengembang secara berjamaah adalah sebagai berikut :
    Bahwa Saudari Helena Tanaka sebagai Marketing Ruko CBD Polonia melakukan segala bujuk rayunya berupaya meyakinkan klien kami Albert Mangihut Tona Sinaga untuk membeli unit Ruko CBD Polonia dengan memberikan fasilitas kredit dan jaminan pembelian telah mencapai 5 (lima)
    tahun harga jual tidak naik 100% (seratus persen), maka kami (PT CENTRAL BUSINESS DISTRICT POLONIA) akan membeli kembali dengan harga kenaikan 100% (seratus persen). Untuk itu kami (PT CENTRAL BUSINESS DISTRICT POLONIA) berani membuat pernyataan di Notaris.
  2. Untuk lebih meyakinkan pembeli, Drs Benny Basri turut membubuhi tanda tangan di dalam akta perjanjian sebagai saksi penjamin ” Beber Boasa Simanjuntak, SH.MH yang cukup Vokal dalam mendampingi Klien-klien nya.

Ditambahkannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Law Office Advocat Delapan Plus, kami telah melakukan somasi kepada pihak CBD Polonia untuk menyelesaikan isi akta perjanjian tersebut secara persuasif dengan itikad baik dari pengelola CBD Polonia.”tegas Boasa.

Namun apabila somasi tersebut tidak di tanggapi dengan itikad baik, maka penerima kuasa akan melakukan upaya hukum membuat laporan polisi.” Pungkas Boasa.

Reporter : HANDRIANTO

Editing : Wo

REKOMENDASI UNTUK ANDA