oleh

Pengajuan Program Nasional PTSL Desa Teluk Lada Ditolak BPN

PANDEGLANG, Bratapos.com – Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL)  yang ditujuk untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah justru sebaliknya diDesa Teluk Lada Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang ditolak oleh pihak badan pertanahan Nasional (BPN)

hampir seribu orang yang mendaftar dikantor Desa Teluk Lada tak satu pun yang berhasil untuk mendapatkan sertifikat melalui PRONA (PTSL)

” Kami sebagai warga merasa heran dengan penolakan oleh pihak BPN serta alasan yang tidak dimengerti dan membingungkan,” ungkap salah satu warga kepada wartawan Brata Pos com yang tidak mau menyebutkan namanya.

Masih warga yang membuat sertifikat mengucapkan bahwa  yang  tidak melalui PRONA PTSL diterima dan mudah pelayanannya.

” Tetapi kenapa lewat prona ditolak itukan aneh,” tutur warga dengan nada kecewa

Harapan warga hadirnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sangat dinantikan serta membantu warga Teluk Lada yang tidak mampu untuk mendapatkan sertifikat dengan biaya ringan sehingga berbondong bondong mengajukan sertifikat PTSL tersebut ke Desa Teluk Lada.

WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.55.27(1)

Setelah kami konfirmasi dengan Kepala Desa Teluk Lada H.Efendi Hidayat membenarkan atas warga yang mengajukan sertifikat PTSL tersebut  hampir seribu orang mendaftar.

 ” Pada awalnya ia selaku kades membentuk panitia untuk mengajukan PTSL kepihak badan pertanahan Nasional (BPN) dipandeglang  tetapi ditolaknya mentah mentah,” Ucapnya.

Bahkan dirinya sudah dua kali datang ke kantor BPN mengajukan permohonan warganya, H Efendi mengatakan tetapi selalu gagal dan ditolaknya  dengan alasan dari BPN.

” Bahwa ditekuk lada sudah bersertifikat,” Katanya.

Masih Kepala Desa Teluk Lada H.Efendi Hidayat memaparkan dengan adanya penolakan dari pihak BPN.

”  Sehingga Kades dan Panitia kena imbasnya disangka mempersulit bahkan jadi fitnahan warga,”  paparnya.

Disamping itu Kepala Desa Teluk Lada Ia berharap kepada pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).

” Untuk segera mengkaji ulang atas penolakan dari pihak BPN atas program PTSL serta memberikan kebijakan untuk warganya mendapatkan sertifikat ptsl tersebut,” Jelas H Efendi Hidayat pada wartawan Bratapos.com

Namun dalam program Nasional Pengurusan Sertifikat Tanah 2019 H Efendi Hidayat menjelaskan bahwa tidak sedikit warganya yang tidak memiliki sertifikat sementara sebagai dokumen hanya SPPT atau AJB sebagai pengganti.

“Sedangkan yang mempunyai sertifikat bisa dihitung dengan jari selain ada pemecahan sertifikat ada juga sertifikat yang hilang  dan terbakar waktu jaman BIMAS tahun 1980 Han SERTIFIKAT merupakan data otentik hak kepemilikan sesuai dengan peraturan  undang-undang pokok agraria atau UUPA no 5 tahun 1960,” tandasnya Kepala Desa Teluk Lada H Efendi Hidaya.

Reporter              : Iman Suparman / tim

Editor                    : Dr

Publisher             : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA