oleh

PD.Pasar Kota Medan Drs.Rusdi Sinuraya Kangkangi Undang-Undang Republik Indonesia

SUMUT, Bratapos.com – Pasar rakyat yang di resmikan sebelum mengantongi izin (prematur), telah menyalahi peraturan dan perundang-undangan seharusnya Dirut PD pasar kota Medan Drs.Rusdi Sinuraya mengetahui hal ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) dan seterusnya. Hal ini jelas telah melanggar aturan tersebut diatas, Terlebih lagi peresmian pasar tersebut langsung dihadiri oleh Dirut PD.

Pasar Kota Medan, yang seolah sebagai simbol bahwa beliau juga mengamini pasar tersebut sudah beroperasi walaupun belum mengantongi izin, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

WhatsApp Image 2019-06-28 at 13.23.02

Mengenai hal ini LSM KPK-Nusantara langsung angkat bicara “kami meminta kepada DPRD Kota medan dan walikota agar segera memanggil dan meminta pertanggung jawaban Dirut PD.Pasar Kota Medan terkait pasar rakyat di simpang pemda” team khusus LSM KPK-NUSANTARA, MULYA KOTO.

“serta mendesak walikota medan agar segera mencopot jabatan Drs. Rusdi Sinuraya sebagai Dirut PD. Pasar Kota Medan karena kami menilai bahwa Sdr. Drs.Rusdi Sinuraya tidak paham tupoksinya sebagai Dirut PD.Pasar kota medan,” Tutup pengamat korupsi ini dengan tegas.

Dilain tempat Dirut PD. Pasar Drs. Rusdi Sinuraya tidak berkomentar apapun kepada Bratapos.com. Namun kepada Eka Armada Ketua Umum Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB. ALAMP AKSI) tidak memberikan keterangan namun menyarankannya agar konfirmasi kepada saudara paham sebayang dan mengakui bahwa pasar tersebut memang belum ada izinnya karena masih dalam proses, yang sangat mirisnya beliau berarti sadar bahwa ini masih prematur buat diresmikan. Terang eka memperlihatkan hasil klarifikasinya bersama Drs. Rusdi Sinuraya.

Reporter  : Handrianto

Editor       : Nr

Publisher  : Redaksi

 

REKOMENDASI UNTUK ANDA