oleh

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Tahan Anggota Dewan

Surabaya , Bratapos.com – Pengembangan perkara Jasmas 2016 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Menahan tersangka Baru yaitu Sugito selaku Anggota DPRD Surabaya dari Partai Hanura .

Keterlibatan Anggota DPRD dalam perkara Kasus Jaring Aspirasi Masyarakat 2016 ( Jasmas ) DPRD Kota Surabaya adanya suatu ikatan perjanjian antara Agus Jong dan Sugito DPRD.

Kepala Kejari Tanjung Perak Rahmat Supriady mengatakan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Sugito, diperoleh lebih dari dua alat bukti, sehingga penyidik menetapkan Sugito sebagai tersangka. Masih kata Rahmat, penetapan tersangka Sugito ini ialah pengembangan dari terdakwa Agus Setiawan Tjong yang saat ini perkara yang sama yang sudah memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Tipokor Surabaya.

Rahamat juga menjelaskan jika tersangka Sugito ini turut berperan aktif bersama terdakwa ASJ (Agus Setiawan Tjong) dalam hal pengajuan proposal terkait pengajuhan dana hibah dari Pemkot pada tahun 2016. “Tersangka mengetahui, pengajuannya (RT dan RW ) mendapatkan rekom dari tersangka inisial S,” ujar Rahmat.

Dalam perkara ini, Sugito anggota DPRD Kota Surabaya yang masih aktif, akibat perbuatannya dijerat pasal Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Kemudian, Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Reporter : bnd / rh

Editor : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA