oleh

Penganggaran BPN Untuk Program PTSL Dan Prona

SULTENG, Bratapos.com – Tolitoli:Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2019 mendapat pagu program pendaFtaran  tanah  sistematis  lengkap  PTSL sebanyak 9.600 sertifikat  atau bertambah 600 bidang jika di banding tahun 2018.

Kepala seksi hubungan hukum pertanahan  BPN Tolitoli Steven Mengatakan, Untuk Program  PTSL  tahun  ini di alokasikan ke 10 desa di sejumlah kecamatan dengan  alokasi  berbeda-beda berdasarkan jumlah penduduk dan luas  lahan yang belum tersertifikat.

10 desa tersebut yakni desa lakuan tolitoli, desa pinjan,desa laulalang.

Desatinading, desa malomba,desa simatang utara, simatang  tanjung, desa soni dan desa pandumpu yang sebelumnya   telah mendapat sosialisasikan program PTSL.

Menyingung   biaya  yang di keluarkan untuk BPN  nol rupiah karena  telah di  biayai  APBN, biaya yang di tangung warga  adalah untuk  biaya  pembuatan patok,matre atau sesuia  kesepakatan warga  dengan pemerintah  di  tingkat  desa.

“Jadi  kami  tegaskan  bahwa  untuk  mengurus  PTSL  BPN tidak  menarik  sepeserpun  biaya   dari  warga  ,karena kami telah di  biaya  melalui  APBN.

biaya yang  di  tangung   warga  adalah  biaya  untuk pembuatan patok,pembelian materei,dan  biaya  lain sesuia kesepakatan  warga  dengan  pemerintah   desa , kalaupun ada  biaya   yang  harus  di  tangung warga besaranya  tidak boleh  melebihi Rp 350.000   berdasarkan  SK  tiga kementerian,”Kata  Steven,  Selasa (19/2/2019).

9.600 Sertifikat  PTSL tolitoli   di   jadwalkan   selesai  sebelum bulan oktober, di mana  PTSL berbeda  dengan prona yang  selama ini  di  kenal   warga  karena prona hanyak untuk  masyarakat .

kurang  mampu,sementara    PTSL  bersifat  kolektif  atau   berlaku   bagi  siapa   saja  termasuk  status  tanah belum bersetifikat.

“Saya  berharap  program  PTSL  tahun   ini  dapat   di sukseskan   bersama  khususnya     masyarakat  di   sepuluh desa   yang   tanahnya  mau  di  masukan dalam program PTSL, dengan    melengkapi   persyaratan seperti   bukti alas  hak  atas   tanah atau  SKPT,hingga   batas-batas   tanah  agar  saat  petugas  turun  melakukan pengukuran ,tidak ada lagi  kendala yang  di  temui sehingga semua  desa  di tolitoli telah  lengkap  sertifikat dan lengkap  peta  tanahnya,” ungkap Streven.

Reporter              : sholihul Hadi

Editor                  : Dr

Publisher             : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA