oleh

Rapat Paripurna Pimpinan DPRD Sumenep, Diwarnai Interupsi Soal Polemik Mendahului PAK

SUMENEP, BrataPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati tahun 2018, Kamis (13/6/2019).

Rapat yang dilaksanakan di skretariat DPRD Sumenep itu diwarnai interupsi soal polemik persetujuan realisasi anggaran mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019 sebesar Rp 9 miliar lebih.

H. Joni Widarsono, dari fraksi Partai Gerindra, pertama kali intrupsi dalam rapat itu, meminta pimpinan DPRD Sumenep untuk menjelaskan soal surat yang telah disampaikan kepada pimpinan. Surat tersebut berkaitan tentang permohonan klarifikasi terhadap kebijakan Pimpinan yang menyetujui realisasi mendahului PAK.

“Sebelum sidang dilanjutkan, kami mohon penjelasan Pimpinan tentang beberapa surat dari OPD (organisasi perangkat daerah) tentang mendahului PAK (perubahan anggaran keuangan 2019) mohon dijelaskan,” ujar Wiwid sapaan joni Widarsono saat sidang.

Apalagi ungkap Wiwid, surat tersebut dikeluarkan oleh pimpinan pada momentum yang kurang tepat. Sebab, disposisi dikeluarkan saat bulan puasa atau menjelang Lebaran Idul Fitri.

Interupsi yang kedua juga disampaikan oleh Darul Hasyim Fatah, dari Fraksi PDI Perjuangan, Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan dianggap tidak tertib administrasi dan kelembagaan. Sebab, kebijakan yang diputuskan dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku.

“Sesuau PP terbaru, yakni PP 12 menyatakan pembahasan itu dilakukan di Banggar bukan lagi di Komisi-komisi, yang berkaitan dengan mendahului, Silpa, pergeseran, pengurangan dan penambahan (anggaran). Tidak elok lah kalau Pimpinan mendisposisikan tanpa konsederan komisi maupun banggar,” ujarnya.

“Saya katakan tidak elok lah kalau pimpinan mendisposisikan tanpa konsederan Komisi maupun Banggar,” katanya.

Sedangkan dari Fraksi PAN, Ahmad Mustar mendesak pimpinan agar membacakan klarifikasi atas surat yang masuk ke meja pimpinan dalam rapat paripurna kali ini. Hal itu demi menjaga marwah institusi DPRD.

“Rapat paripurna ini merupakan rapat tertinggi di lembaga ini, alangkah bijaknya melakukan klarifikasi untuk marwah institusi, terkait dengan polemik mendahului PAK sebesar Rp 9 M itu. Sehingga tidak lagi menimbulkan pertanyaan lagi dan persepsi yang macam-macam,” ujarnya.

Menanggapi sejumlah interupsi dari anggota, Ketua DPRD Sumenep, H. Herman Dali Kusuma menyatakan akan menampung semua masukan dari sejumlah fraksi itu. “Masukan dari saudara-saudara anggota saya terima dan akan ditindaklanjuti seusai rapat paripurna. Maka dari itu, rapat paripurna saya teruskan,” tandasnya.

Reporter : sabit/zr
Editor : jas
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA