oleh

DIRUT PERTAMINA DIVONIS 8 TAHUN, BAGAIMANA KPK MENINDAK LANJUTI DUGAAN KORUPSI DI BUMN-PTPN IV?

MEDAN , Bratapos.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan di vonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Karen juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider,” ujar ketua majelis hakim Emilia Djaja Subagja saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor.

Dalam pertimbangan, Hakim menilai perbuatan Karen tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas korupsi. Hakim menilai korupsi adalah kejahatan luar biasa. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan yang ada pada dirinya. Unsur menyalahgunakan wewenang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa,” ujar hakim Rosmina saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Hakim, Karen selaku Direktur PT Pertamina Hulu Energi atau Direktur Utama PT Pertamina seharusnya bertanggung jawab mengendalikan dan memonitor, serta menganalisa dan evaluasi rencana akuisisi , dinilai mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu langsung menyetujui penandatanganan SPA tersebut oleh Direktur Keuangan Pertamina Frederick Siahaan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris PT Pertamina.

Perbuatan Karen itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia.Sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

– BAGAIMANA KPK MENYIKAPI DUGAAN KORUPSI DITUBUH PTPN IV..?

IMG-20190611-WA0036

Acara serah terima jabatan (sertijab) dilingkungan Pemangku Jabatan Puncak (PJP) yang dilaksanakan di kantor pusat PTPN IV, Jl Letjen Suprapto No. 2 Medan yang Acara dipimpin oleh Direktur Utama Siwi Peni setahun yang lalu(5/02/2018).

Bahwa setiap perubahan didalam struktur organisasi PTPN IV, baik itu berupa Mutasi maupun Promosi dilaksanakan selain sebagai kebutuhan organisasi, juga sebagai bentuk pengembangan karir karyawan, dimana pelaksanaan seleksinya sudah melewati Sistem Assessment dan juga dilihat dari hasil kinerja karyawan.Namun Dirut PTPN IV Siwi Peni sangat bertolak belakang dengan Standard Operasional Perusahaan, peraturan kebijakan serta peraturan yang berlaku, dengan berani diambil kebijakan perusahaan oleh direktur perkebunan milik Negara tersebut, dimana kuat dugaan telah melanggar Sisdur dan Prematur dalam Pengangkatan GM Distrik II PTPN IV.Dimana salah satu staf Mahdi A. Haris diangkat menjadi GM Distrik 2 , pengangkatan ini syarat dengan dugaan “Nepotisme” dan “Gratifikasi” yang seharusnya tidak boleh terjadi karena melanggar “Good Governance Perkebunan PT Nusantara 4” itu sendiri,jika ditinjau dari segi golongan sangat jelas belum memenuhi syarat, mengacu pada Sisdur Perusahaan bahwa untuk menduduki posisi General Manager adalah karyawan yang bergolongan minimal IV C/O sedangakan Mahdi A Haris masih golongan IV A dan untuk satu lagi staff yang dimutasikan juga tidak melalui Assessment.

Bahwa ada indikasi dalam pengangkatan ini syarat dengan benturan kepentingan padahal benturan kepentingan ini sudah dengan jelas dan tegas di atur dalam “Good Governance Perkebunan PT Nusantara 4” dimana hal hal yang harus di hindari yaitu : Penyalahgunaan Wewenang, Hubungan Afiliasi, Gratifikasi , Kelemahan Sistem Organisasi dan Kepentingan Pribadi.

Pada akhir tahun 2018 tersebut ditutuplah dengan kasus renovasi rumah dinas yang sangat fantastik dan bertolak belakang dengan semboyan PTPN IV “JUJUR, TULUS, IKHLAS”, berdasarkan atas data yang diperoleh, dana untuk renovasi rumah dinas tersebut menghabiskan dana yang nilainya mencapai Rp 800 juta.Renovasi itu sebenarnya tidak perlu dan tidak mendesak mengingat sebelumnya baru saja rumah dinas tersebut siap direnovasi. Renovasi kala itu menghabiskan biaya Rp 1,8 miliar.

“Ironisnya dana renovasi Rp 800 juta ini tidak ditampung dalam RKAP 2018 sehingga meskipun pekerjaan renovasi sudah lama selesai tapi belum dibayar hingga menjelang akhir tahun 2018.

Lebih detail lagi, rincian dana yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut yakni pengerjaan interior kamar mandi, sanitasi dan kusen rumah tertanggal 4 September 2018 senilai Rp 91 juta. Kemudian pekerjaan renovasi interior rumah dinas sebesar Rp 120,9 juta.

Dana lainnya yang dikeluarkan adalah pengadaan perabot rumah. Dimana dari anggaran sebesar Rp 400 juta tinggal Rp 875 ribu saja.

Pengeluaran lain juga muncul untuk pengadaan perabot senilai Rp 92 juta dan pengadaan 7 buah AC senilai Rp 93,4 juta.

Bukan itu saja. Ada pula permintaan pembelian lain yang dalam pembukuan tercatat dilakukan per tanggal 4 September 2018 dengan nilai Rp 162,4 juta, kemudian belanja senilai Rp 102 juta, belanja senilai Rp 168,2 juta dan terakhir belanja senilai Rp 162,1 juta.

“Untuk keempat pengerjaan tersebut bernilai kontrak Rp 594,9 juta, dan ini juga diduga tidak tertampung pada RKAP tahun 2018.semuanya dana alokasi antah barantah.

Dasar kecurigaan publik terhadap Pengangkatan dirut PTPN IV siwi peni bermula pada merasa herannya ditenggarai tidak melalui proses yang benar seperti diantur oleh Peraturan Menteri BUMN nomor 03/MBU/2/2015 tentang cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris BUMN.

Mengingat tugas Deputy BUMN bidang Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro adalah memantau kinerja holding Perkebunan setiap saat dan anak anak perusahaannya, adapun proses diawali persetujuan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), kemudian dievaluasi semua RKO (rencana kerja operasi) apakah sudah sesuai target yang tercatat dalam RKAP.

Maka atas dasar itulah rekam jejak masing masing direksi dicatat dan dievaluasi untuk kepentingan promosi jabatan atau pencabutan jabatan untuk digantikan oleh figur yang lebih pantas dan punya kemampuan memberikan motivasi kepada karyawan untuk berprestasi.

Begitu juga dengan tugas dan tanggung jawab diemban Komisaris Utama Holding Perkebunan Joefly Bahruni dalam mengendalikan kerja direksi harus sesuai RKAP sebagai pedoman apakah kinerja perusahaan semakin baik atau semakin buruk. Selain itu , menjadi tugas dan tanggung jawab dewan komisaris juga dalam menyeleksi dan memilih figur yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan direksi dan diusulkan kepada Menteri BUMN melalui Deputy Menteri bidang usaha Agro dan Farmasi untuk dilakukan “fit and proper test” agar diperoleh figur yang mumpuni bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Celakanya Wahyu Kuncoro dan Joefly Bahruni yang awalnya bisa diharapkan bisa membawa holding perkebunan ini semakin baik , ternyata kedua orang tersebut merangkap jabatan yang secara nyata dan sah serta meyakinkan bisa menimbulkan ” konflik kepentingan ” dengan jabatannya di Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan , hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap Peraturan Menteri BUMN diatas .

Adapun Wahyu Kuncoro merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama BNI dan Joefly Bahruni sebagai Direktur SDM PT London Sumatera Tbk (PT Lonsum).

Terlepas adanya hubungan istimewa antara Meneg BUMN dengan Direktur Utama BNI , tetapi kewenangan yang ada pada Deputy Menteri BUMN dan Komisaris utama Holding perkebunan patut diduga berkolobirasi dalam menempatkan orang berasal dari BNI mulai dari holding dan hampir disemua anak anak perusahaan holding ternyata berakibat buruk bagi kinerja perusahaan.

Akibatnya sekarang dikebun kebun kinerja perusahaan semakin buruk , keburukan itu dimulai dari proses tanam ulang , perawatan tanaman , perawatan infrastruktur kebun untuk memudahkan angkut buah panen, dan pemanenan buah serta proses angkut buah ke pabrik saat ini sering menjadi masalah akibat pemotongan biaya hampir semua item secara tidak perlu dan berakibat fatal bagi kinerja perusahaan, susah dibantah bahwa potensi kerugian holding perkebunan untuk kinerja tahun 2017 ini diprediksi bisa mencapai Rp 2 triliun dari tahun sebelumnya mendekati Rp 1.4 triliun, ini tentu disumbang akibat kebijakan direksi terhadap pemupukan tanaman hanya dilakukan hanya sekali setahun dari yang seharusnya dua kali setahun sesuai RKAP yang sudah disetujui juga oleh Kementerian BUMN dan RUPS.

Bahkan PTPN IV sudah mulai menampakan taring kebobrokan dan kejahatannya terhadap lingkungan.Pada PTPN IV unit Ajamu saja misalkan yang paling mencolok kejahatan lingkungannya, pencemaran limbah dilakukan dengan terang-terangan dan berani berhadapan dengan siapapun LSM dan media pers yang mencoba melaporkan limbah pabrik PKS PTPN IV unit Ajamu tersebut.Semakin jelas terbukti dimata dunia bahwa CPO PTPN IV UNIT AJAMU tidak layak mendapatkan sertifikat RSPO ataupun ISPO dan bahkan sertifikat manapun juga.Namun unit Ajamu sendiri bersikukuh benar karena dilindungi dibalik kursi dirut PTPN IV.DIRUT PTPN IV sendiri membela dan menjaga nama baik perusahaan walaupun unit PKS Ajamu diduga melakukan kejahatan lingkungan.

Karena kasus rangkap jabatan oleh petinggi di BUMN ini telah memberikan contoh buruk oleh pemimpin kepada karyawannya, saat ini sudah mewabah krisis kepercayaan kepada direksi , apalagi terhadap komisaris utama.

Oleh karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Deputy Meneg BUMN dan Komut Holding Perkebunan , termasuk pelanggaran terhadap RKAP , Permen BUMN nomor 03/MBU/2/2015 dan berakibat kerugian Holding Perkebunan sudah nyata meningkat setiap tahunnya , sehingga semua pelanggaran itu sudah memenuhi syarat pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Reporter : HANDRIANTO BRATAPOS-SUMUT&TEAM

Editor : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA