oleh

KERJA WARTAWAN DIHALANGI DENGAN KEKERASAN AKAN DIPIDANAKAN

Sumut – Bratapos.com – Agus Sudibyo selaku, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan penegakan etika Dewan Pers menjelaskan, bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya walaupun hanya penghapusan data alat kerja jurnalis maka kepada pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman minimal selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 500 juta rupiah.

Hal tersebut diuangkapkan Agus dalam menanggapi kasus kekerasan yang selama ini terjadi terhadap wartawan khususnya kasus perampasan kaset dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar SMUN 6 Jakarta terhadap wartawan beberapa waktu lalu.

“Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi kerja wartawan, ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait menghalang-halangi upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pers,” ucap Agus dalam konfrensi persnya di Gedung Dewan Pers.

Lebih lanjut Agus juga menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya kasus pengeroyokan terhadap wartawan tersebut maka dewan pers akan mengambil langkah tegas dan keras terkait hal kekerasan dan menghalangi kerja wartawan.

“Langkah kita yang pertama itu adalah insiden perampasan peralatan liputan, kaset rekaman, jadi satu kesatuan kekerasan terhadap pers, satu perampasan alat peliputan, jadi itu adalah hal yang serius,” jelasnya. Dengan demikian dirinya mengingatkan bahwa kepada semua pihak harus berhati-hati betul dalam menghadapi seorang wartawan. Jika merasa tidak puas dan kecewa terhadap kerja wartawan, maka yang bersangkutan tersebut dapat melaporkan hal tersebut kepada dewan pers atau kepada kantor media masing-masing yang melakukan peliputan tersebut, agar dapat diberikan sanksi hukum yang berlaku.

Dirinya berharap, agar kasus tersebut menjadi pelajaran buat masyarakat dan aparatur pemerintahan serta pelaku usaha swasta yang lainnya ketika berhadapan dengan insan media pers yang sedang melakukan peliputan , investigasi , perekaman dan pengolahan data temuan jurnalis.

Reporter : HANDRIANTO

Editor : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA