oleh

Tugas berat seorang Polisi dalam mengayomi masyarakat

-Terbaru-1.355 views

Memang idealnya dan secara prosedur dlm pelaksanaan tugas Kepolisian sesuai yg dijelaskan Pada Pasal 15 ayat (1) sampai dengan (3) PP 42/1993 dinyatakan bahwa setiap tempat pemeriksaan/razia harus dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor.

Tetapi tugas Kepolisian itu sifatnya komplek tidak hanya terbatas prepemtif dan prefentif yakni pada pengaturan, penertiban dan pengamanan umum saja, juga pada prefentif aktif maupun represif. Sehingga ada banyak aturan perundang undangan yg mengaturnya yg intinya setiap tugas2 Kepolisian karena kewajiban harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda, dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut di dalam Pasal 15 c UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menegaskan bahwa :

“Mencegah dan menangulangan tumbuhnya penyakit masyarakat”.

Begitu juga dalam “Memlihara dan mencegah tersebut membutukan kreativitas. Pada gilirannya kreativitas itu membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak dan itu berarti tugas polisi
tidak bisa diatur dan dibatasi atau dalam istilahnya ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bias melaksanakan tugas pokok”.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:
“Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara explicit apa yang dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan yang sesungguhnya dari pembuatan aturan tersebut”.

Berdasarkan pandangan diatas maka tindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa : “ untuk kepentingan umun pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah di antara alternatife berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota polisi tsb.Misalkan Seorang Kapolsek mempunyai tugas tanggung jawab thdp wilayah hukumnya 1 x 24 jam hrs aman.

Penulis Akbp ( pur ) Imam Safii.SH

REKOMENDASI UNTUK ANDA