oleh

Banyak Fakta Bermunculan Dalam Persidangan, Kasus OTT BPPKAD

SIDOARJO, BrataPos.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kembali gelar sidang kasus  terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejari Gresik, yang menyeret mantan Sekretaris sekaligus Plt Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik M. Muchtar. Kamis (23/5/2019).

Sidang yang digelar di ruang Cakra Tipikor, yang dipimpin ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, mengagendakan keterangan saksi. Terdakwa yang mengenakan baju batik berlengan panjang terlihat santai. Nampak terdakwa ditemani kedua anaknya dan istri yang duduk di kursi pengunjung sidang.

Tim Jaksa Pidsus yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto mendatangkan sembilan saksi, diantaranya, Kadis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik Nadhlif, Kabag hukum Nurlailei Indah, Asisten III Tursilowanto, Asisten I Indah Shofiana serta Kabag dan Sekretaris BPPKAD.

Ke-sembilan saksi ini di periksa secara bersamaan. Namun satu persatu secara begilir ditanyakan oleh Majelis Hakim Dede Suryaman mau tim Jaksa serta Penasehat Hukum (PH) terdakwa.

Banyak fakta yang terungkap dalam kesaksiaan para pejabat itu. Mereka di dalam persidangan mengakui telah menerima aliaran uang dari BPPKAD per triwulan sekali.

Para saksi fakta persidangan menerima uang dari BPPKAD bervariasi. Mulai dari 300 ribu sampai 5 juta. Tidak hanya para saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerima aliran uang. Para ajudan dan staf Bupati Gresik juga ikut menikmati uang korupsi dari tetdakwa.

Begitu banyaknya uang yang mengalir pada para saksi. Lantas Majelis hakim meminta, agar para saksi yang menerima uang dari BPPKAD untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada Jaksa.

“Pak jaksa, apa mereka sudah mengembalikan uang yang mereka terima,?” tanya ketua Majelis hakim kepada Jaksa Andrie Dwi Subianto.

IMG_20190524_050920

Andrie pum menjawab dengan suara yang lantang. “Belum yang mulia,” timpal Andrie. Hakim Dede Suryaman langsung memerintahkan agar para saksi yang menerima aliran uang haram tersebut segera dikembalikan. Segera kembalikan uang itu. Para saksi dengan suara serak. “Siap yang mulia,” cetus ke-sembilan saksi.

Ketika ketua majelis hakim memberikan waktu pada terdakwa yang duduk disebalah tim penasehat hukumnya untuk menanggapi para saksi itu. Terdakwa menanggapi dengan santai.

Ia juga mengatakan uang untuk kepala BKD Pak Nadlif waktu itu saya tititpkan ke bendahara dan dibawa langsung oleh Kepala Badan BPPKAD ke Malang.

Terdakwa juga menegaskan, bahwa pemberian uang pada sejumlah pejabat merupakan tradisi dan telah mendapatkan persetujuan dari kepala Badan (pimpinan) sebelum dirinya menjabat sebagai Plt.

“Saya punya pimpinan, semua kebijakan yang pembagian uang potongan insentif atas perintah pimpinan,” bebernya terdakwa dalam persidangan.

Dalam persidangan Hakim ketua Dede Suryaman mempertanyakan saksi kepada Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda Gresik. “Apakah perbuatan terdakwa sudah melalui koordinasi resmi dengan bagian hukum?,” Tanya Hakim.

Nurlailie Indah pun menjawab hanya sebatas konsultasi. “Secara resmi tidak, yang mulia. Hanya sebatas konsultasi saja,” jawabnya.

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan bahwa dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi, majelis hakim memerintahkan agar para pejabat dan pegawai yang menerima uang dugaan korupsi di BPPKAD Kabupaten Gresik dikembalikan.

“Tadi majelis hakim memerintahkan agar uang yang diterima dari hasil korupsi di BPPKAD diminta untuk mengembalikan,” kata Andrie, Kamis (23/5/2019).

Lebih lanjut Andrie menyebutkan bahwa para pejabat yang menerima uang dugaan korupsi di BPPKAD Kabupaten Gresik mulai dari pejabat, asisten, staf Bupati, staf wakil Bupati sampai dengan para sopir. “Besarnya bervariasi, mulai dari empat juta sampai tiga ratus ribu,” katanya.

Selain mengembalikan uang, majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya juga meminta agar semua pihak yang terlibat untuk dihadirkan dalam persidangan. Sebab fakta dalam persidangan banyak pejabat yang disebut oleh terdakwa Mukhtar menerima aliran dana tersebut.

Dari saran tersebut, Andrie mengatakan akan koordinasi dengan Kajari Gresik. “Saya koordinasi dulu dengan Kajari,” katanya.

Sementara, kuasa hukum terdakwa Mukhtar, Bagus Sudarmono mengatakan bahwa dari keterangan saksi menyebutkan bahwa kegiatan korupsi itu sudah berlangsung lama. Termasuk para kepala BPPKAD sebelumnya sudah ada pemotongan dana insentif.

“Semestinya, terdakwa ini hanya melaksanakan atasan. Karena dari keterangan para saksi itu menyebutkan sudah berlangsung lama,” kata Bagus.

Dengan ketukan palu, Sidang akhirnya ditunda dua pekan dengan agenda keterangan saksi. Terdakwa terlihat bersalaman dengan para saksi. Selain itu, tetdakwa berpelukan sama kedua anaknya yang setia menemani setiap persidangan.

Reporter : sulton/jml
Editor : nr
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA