oleh

Pemkab Sumenep Kembali Meraih Opini WTP dari BPK RI

Sumenep, Bratapos. Com- Dibawah kepemimpinan Bupati Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Wakil Bupati Achmad Fauzi, SH, Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran tahun 2018.

Penghargaan predikat WTP dilakukan pihak BPK kepada Bupati Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si saat memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2018 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Selasa (21/05/2019).

Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, Bupati Kabupaten Sumenep, mendapat kehormatan menyampaikan sambutan mewakili delapan kepala daerah penerima WTP, mengatakan, pihaknya berterima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan, karena memang masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menyusun LKPD.

Dengan banyaknya aturan yang baru, tentu saja masih terdapat temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan di masa mendatang. Sehingga kami harus menyesuaikan terutama masalah SDM dan teknis lainnya supaya mampu bekerja secara profesional dan maksimal,” tegas Bupati.

Ia menyatakan, pemerintah daerah menindaklanjuti temuan-temuan itu dan telah menyusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya membutuhkan bimbingan serta arahan BPK.

“Itu dilakukan agar tindak lanjut hasil audit bisa terselesaikan tepat waktu selama dalam proses audit, mulai entry meeting, exit meeting sampai penyerahan hasil audit,” tutur A. Busyro Karim

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep meraih predikat opini WTP tahun 2018 merupakan yang kedua kalinya, pasalnya pada hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2017 juga meraih WTP.

Bupati mewakili delapan kepala daerah di Jawa Timur yang meraih opini WTP menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan memberikan opini sesuai kualitas LKPD beserta implementasinya atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018.

“Semoga komitmen yang telah terbangun dengan harmonis saat ini bisa berlanjut di masa mendatang. Apabila terdapat tanggapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya,” tutupnya.

Reporter : sabit/zr

Editor : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA