oleh

Advokat Dan LKLH Sumut Tinjau Kawasan Hutan Lindung Pantai Cermin Yang Rusak

SUMUT , Bratapos.com – Advokat Satriawan Manao, SH, Gusti Ramadhani, SH, Juniarman Manao, SH dan indra Mingka Ketua DPW LKLH Sumut sebagai tindak lanjut dari survey pertama.

Lalu pada hari kamis 09 Mei 2019 kembali tinjau kawasan ekosistem mangrove seluas 14 Ha yang telah rusak akibat alih fungsi kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh pengusaha bekerjasama dengan bupati serdang bedagai yang akan mengembangkan kawasan wisata pantai di desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

IMG-20190510-WA0019

Sebelumnya Somasi telah dilayangkan Advokat Satriawan Manao, SH/Gusti Ramadhani, SH kepada pengusaha/Pengembang pada 5 Mei 2019 diterima oleh yg berinisial “R” petugas di dekat pantai itu.

Surat Somasi No. 09/KH-SMR/SM/19, tanggal surat 04 Mei 2019, Dalam Somasi itu kita memberi waktu 3 hari bagi pengusaha untuk melakukan Klarifikasi demi kepentingan Klien kami DPW LKLH Sumut.

Hal ini terungkap ketika survey lapangan yang pertama kali dikakukan oleh DPW LKLH Sumut Indra Mingka dan Advokat Gusti Ramadhani, SH pada Kamis, 02 Mei 2019.

Kita cuba mengambil beberapa Kordinat areal Kawasan Pantai Baru yang bersebelahan dengan Kawasan wisata Theme Park, lalu memplooting kedalam Peta SK. Menhut No. 579/Menhut-II/2014 dan Peta Kawasan Hutan Sumut No. P.1076/MENLHK-PKTL/Kuh/PLA.2/3/2017 Jelas bahwa lahan yang akn dibangun tersebut tepat berada Dalam Kawasan hutan dengan status kawasan hutan Lindung dan berikutnya masuk kawasan Pemberian Penundaan Izin Baru (PPIB) Revisi XV sesuai dengan SK. MenLHK No. 3588 MENLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018.

baca juga : Karena sirik Sepasang kekasih tega bunuh Bayi dan buang

Menurut Keterangan salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya kepasa awak media, pohon mangrove ditebang sekitar tahun 2017- 2018 dan warga juga sempat komplin tentang penebangan pohon mangrove tersebut.walaupun adanya sikap keras warga menentang pembabatan hutan mangrove, pengusaha yang didukung oleh bupati SERDANG BEDAGAI tersebut tak bergeming menjalankan niatnya.

Fakta yg ditemukan ini rasanya tidak bisa lagi dibantah dengan alasan apapun sebab sudah jelas semua baik berdasarkan fakta lapangan maupun fakta berdasarkan aturan yg ada.

Atas temuan ini LALU melalui avokad nya meminta Kasi I Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Medan untuk melakukan penyelidikan dan POLDASU juga harus segera melakukan penyidikan atas Kasus yang diduga kuat telah melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pengerusakan Kawasan Hutan ini harus diproses secara hukum demi menyalamatkan Ekosistem Mangrove sebagai rimba Terakhir Bagi Nelayan Tradisional dan masyarakat pesisir Pantai Cermin.ujar indra Mingka Ketua LALU sumut.

Reporter : Hand

Editing : Wo

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA