oleh

Hakim Tipikor, Tolak Eksepsi M. Muchtar

SIDOARJO, BrataPos.com – Dede Suryaman Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, yang memeriksa kasus  terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejari Gresik, yang menyeret mantan Sekretaris sekaligus Plt Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik M. Muchtar menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa.

Dalam putusan selahnya disebutkan bahwa, surat dakwaan Jaksa sudah dengan cermat dan berurutan serta jelaskan tahap demi tahap sehingga memberi gambaran secara jelas gambaran kasus tersebut.

“Menolak eksepsi terdakwa,  menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa M. Muchtar dilanjutkan. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut umum segera memanggil saksi untuk dihadirkan dalam persidangan selanjutnya,” tegas Dede saat membacakan putusan sela. Kamis, (9/5/2019).

Lanjut hakim Dede. Eksepsi terdakwa M. Muchtar lebih mengacu soal pokok perkara yang harusnya dibuktikan di persidangan.

“Eksepsi yang diajukan terdakwa sudah menyentuh pokok perkara yang pembuktiannya harus dibuktikan di persidangan. Adapun Majelis hakim tidak sependapat dengan eksepsi terdakwa karena dakwaan sudah sesuai KUHAP‎ dan dakwaan sudah dapat dijadikan pedoman untuk mengadili perkara terdakwa,” ujarnya.

Atas putusan ini, tim Jaksa Pidsus yang dikomandoi Andrie Dwi Subianto bersyukur atas putusan sela tersebut.

“Dengan ditolaknya eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, maka sidang dilanjutkan. Pekan depan kami akan memanggil saksi untuk diperiksa di persidangan,” tegas Andrie.

Seperti diberitakan, terdakwa OTT BPPKAD Gresik,  M. Muktar (50) warga Jl. Palangkaraya No. 53 GKB, diseret ke kursi pesakitan PN Tipikor Surabaya. Terdakwa tertangkap tangan oleh tim Pidsus Kejari Gresik dengan BB uang potongan jasa insentif di BPPKAD sebesar Rp. 531.623.000.

Terdakwa didakwa dengan dua pasal. Pertama terdakwa didakwa dengan pasal 12 huruf e  dan kedua pasal 12 huruf f jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan berlanjut dengan kekuasaannya memaksa dengan ancaman ASN di BPPKAD untuk memotong jasa insentif dengan presentase variatif yakni,  Kapala Badan 30 %, Kepala Bidang 20 %, Kepala Seksi 15 % dan 10 % untuk staf.

Reporter : sulton/jml
Editor : nr
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA