oleh

Berkas Dakwaan M. Muchtar, Uang Hasil Sunatan Mengalir Ke Bupati Gresik Cs

SIDOARJO, BrataPos.com – Kasus terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejari Gresik, yang menyeret mantan Sekretaris sekaligus Plt Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik M. Muchtar jalani sidang perdana.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya itu, dengan agenda Dakwaan. Senin (2/5/2019).

Disebutkan dalam berkas dakwaan tim Jaksa Pidsus yang diketuai Andrie Dwi Subianto, bahwa pejabat yang tinggal di Jl. Palangkaraya No. 53 GKB itu, dianggap melanggar pasal 12 huruf e.

Tidak hanya itu, terdakwa juga diganjar pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No/20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No/31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dihadapan ketua majelis hakimĀ Dede Suryaman dan fakta persidangan. Terdakwa telah melakukan memotongan jasa insentif dengan presentase variatif. Kapala Badan 30 persen, Kepala Bidang 20 persen, Kepala Seksi 15 persen dan staff 10.

“Uang hasil pemotongan, laluĀ  dikumpulkan oleh terdakwa. Pemotongan itu dilakukan tiap 3 bulan sekali, ketika jasa insentif diterima oleh pejabat dan pegawai ASN,” ucap Andrie saat membacakan dakwaan.

Menurutnya, uang hasil pemotongan jasa insentif itu rencana akan digunakan untuk kepentingan tekhnis dan akomondasi di BPPKAD yang tidak dibackup oleh anggaran.

Tidak hanya itu, hasil pemotongan juga kepentingan internal seperti membayar gaji THL, satpam dan kebutuhan internal lainnya.

Namun ada juga uang hasil pemotongan diberikan kepada pajabat. Hal itu sebagai hadiah. Seperti Bupati Gresik, Asisten I, II, III, Kabag hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Ajudan dan Sekpri Bupati dan Wakil Bupati Gresik dan beberapa unsur lainnya.

“Pemotongan itu, mulai dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Waktu itu ide dari Yetty Sri Suparyati yang menduduki sebagai kepala BPPKAD Gresik. Sampai terdakwa menjabat Plt BPPKAD Kabupaten Gresik pun masih dilakukan pemotongan,” jelas Andri.

Dalam dakwaan juga diuraikan bahwa tim Pidsus telah melakukan OTT di BPPKAD atas pemotongan jasa insentif. Total uang yang berhasil diamankan dari OTT sebesar Rp. 531.623.000. Uang yang terkumpul itu hanya sebagian. Jika terkumpul semua bisa mencapai Rp. 1,1 Milyar.

Sidang dengan ketua Majelis Hakim yang diketuai oleh Dede Suryaman ditunda minggu depan dengan agenda eksepsi dari kuasa hukum terdakwa.

Usai membacakan surat dakwaan. Majelis Hakim Dede Suryaman yang memimpin sidang memberikan waktu pekan depan dengan agenda eksepsi.

Reporter : can/jml
Editor : nr
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA