oleh

TERBUKTI MONEY POLITIC HARUS DISKUALIFIKASI..!!!

PB ALAMP AKSI MEMINTA KPUD & BAWASLU MEDAN HARUS JALANKAN AMANAH UU NO.7 2017 TENTANG PEMILU

Medan Tembung , Bratapos.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Panitia Pemilihan Suara atau PPS (setingkat kelurahan, di bawah PPK) di lingkungan Kecamatan Medan Tembung. Di sebutkan yang tertangkap adalah PPS Kelurahan Sidorejo Hilir, berinisial MM. Dalam OTT tersebut disita uang jutaan rupiah.Informasi yang diperoleh Bratapos OTT ini terjadi di tempat rekapitulasi suara Pemilu 2019 di kantor camat Medan Tembung, Jalan Kapten M Jamil, Minggu (21/4/2019),

OTT terhadap seorang panitia di TPS Medan Tembung ini terjadi dimana MM dijemput 4 orang aparat kepolisian dengan menggunakan mobil dan ditambah dua lainnya mengendarai sepeda motor, Selasa malam (16/4/2019).pada saat itu MM sebagai PPS tengah menata pendistribusian kotak suara dan surat suara ke TPS-TPS diKelurahan Sidorejo Hilir-Medan Tembung.

Pada saat yang bersamaan juga tengah berlangsung briefing kepada petugas pengawas TPS oleh Panwaslu Medan Tembung,dimana MM juga ikut serta.polisi mengembangkan kasus money politik ini dari hasil penangkapan ES dan JT.

Terlebih dulu ES ditangkap. Saat penangkapan, diterima pesan singkat dari MM yang meminta dia datang ke satu tempat untuk mengambil uang.

Uang dimaksud adalah untuk tujuan money politics, dibagikan kepada warga yang diduga untuk memenangkan caleg kota Medan dari Partai Gerindra dari daerah pemilihan 3 Medan Tembung.

Sejumlah uang sebagai barang bukti ikut diamankan dari OTT itu. Di antaranya uang Rp 1,5 juta, uang pribadi Rp 302.000,honor KPPS sebanyak enam orang Rp 2.850.000, 25 helai amplop berisi uang dan kartu nama bertuliskan SAHAT SIMBOLON caleg DPRD medan dapil 3 dengan nilai total Rp 2,5 juta.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Medan, Payung Harahap yang ditanya, membenarkan adanya laporan tentang OTT PPS Sidorejo Hilir di Kecamatan Medan Tembung. Saat ini mereka tengah menunggu berkas laporan dari Panwascam Medan Tembung.

“Ada laporan yang kami terima dari Panwascam Medan Tembung tentang OTT di PPS Sidorejo Hilir yang dilakukan oleh MM untuk memenangkan caleg DPRD MEDAN bernama Sahat Simbolon,Kita tunggu saja hasil pemeriksaan bapak SS di panwaslu kecamatan” tegas Payung Senin malam (22/4/2019).

Ungkapnya, setelah berkas caleg berinisial SS diterima pihaknya akan mempidanakan hal ini, maka akan diteruskan ke Gakkumdu. Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan jika pelanggaran pidana.

Komisioner KPU Medan dari divisi teknis Rinaldi Khair juga membenarkan adanya OTT PPS Sidorejo Hilir yang dilakukannya atas perintah caleg bernama SS DAPIL 3 KOTA MEDAN.

“Baru tadi kami dengar adanya OTT itu, kami tunggu seperti apa hasil pemeriksaan Bawaslu,” terang Rinaldi.

KPUD masih menunggu rekapitulasi di Kecamatan Medan Tembung malam ini usai untuk kemudian membicarakan kasus OTT yang melibatkan caleg Gerindra dapil 3 tersebut dengan PPK.

Bratapos Sumut melakukan koordinasi bersama Ketua LSM Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa pemuda anti korupsi (PB ALAMP AKSI) Eka Armada.

Menurut Eka Armada,Di Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang money politics di bedakan 3 fase, pertama kampanye yaitu unsurnya adalah segi pelaksana kampanye, itu ketika di masa kampanye. Fase kedua ketika masa tenang, unsur subjeknya sama yaitu tim dan pelaksana kampanye. Ketiga adalah hari pemungutan, unsurnya yaitu subjeknya semua orang, ini yang baru bisa mudah dijerat. Itu saya kira problem regulasi kita,” tuturnya.

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 515 mengatur politik uang yang dapat kena sanksi adalah pemberi uang, bunyinya Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah.

Apa yang dilakukan oleh PPS MM dan Caleg gerindra SS sudah terbukti melakukan politik uang untuk itu panwaslu kecamatan dan kota Medan harus memberikan tindakan diskualifikasi terhadap caleg tersebut.proses hukumnya ditingkatkan hingga berkoordinasi sampai dengan pihak Polda Sumut untuk menangkap dan memenjarakan pelaku money politics tersebut.masyarakat melalui media dan LSM PB ALAMP AKSI akan terus mengawal proses hukumnya sampai tuntas.”tutup Eka Armada

Reporter : Handrianto

Editor : dr

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA