oleh

PPS Se-Kota Padang Sidimpuan, “Acuhkan” Regulasi Pengumuman Salinan C1

PADANG SISIMPUAN, BrataPos.com – Sejumlah Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang Sidimpuan dalam amatan wartawan, sepertinya “acuhkan” regulasi yang mewajibkan untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Pantauan di lapangan, dari empat kecamatan yang dikunjungi, nyaris tak ada PPS desa/kelurahan yang menempelkan formulir C1 di tempat terbuka. Baik di kantor desa maupun kelurahan. Jika pun ada terbilang masih sangat sedikit.

Tindakan ini turut dibenarkan sesuai penuturan dari salah satu petugas PPS di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padang Sidimpuan Utara. Ketika dihubungi awak media via seluler, yang mengaku sama sekali tidak ada menempelkan sertifikat dimaksud di seluruh wilayah kerjanya.

Bahkan salah satu oknum PPS di Kecamatan Angkola Julu sempat terdengar wartawan menyatakan tidak sempat mengumumkan sertifikat hasil perhitungan tersebut di wilayah kerjanya.

Ia berdalih, sertifikat sudah tak lagi berada ditangannya dan seluruhnya sudah diserahkan ke PPK setempat.

Di sisi lain, menanggapi aturan yang mewajibkan PPS umumkan C1 ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Sidimpuan melalui Divisi Sosialisasi Pendidikan Partisipasi Masyarakat SDM, Nurhamidah Pulungan menyebut KPU sudah mengingatkan hal tersebut.

“Terkait pengumuman salinan formulir C1, Ketua PPK se-Kota Padang Sidimpuan cq. Ketua PPS se-Kota Padang Sidimpuan sudah kita surati untuk mengingatkan hal tersebut,” ujarnya, Senin (22/4/2019).

Disinggung mengapa baru dilayangkan pada tanggal 19 April 2019 atau dua hari pasca pemilu. Nurhamidah berdalih bahwa dibuku panduan sudah ada namun surat tersebut mengingatkan kembali untuk dilaksanakan.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pelanggaran dan Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padang Sidimpuan menegaskan terhadap Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), agar mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.

“Jika hasil perolehan suara tidak diumumkan di TPS, maka petugas itu bisa dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 391 UU No.7 Tahun 2017, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya,” jelas dia.

Pengumuman salinan sertifikat hasil perhitungan suara itu, nantinya ditempelkan di papan pengumuman. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan sebagai bentuk transparansi pasca pesta demokrasi yang berlangsung Rabu (17/4/2019) kemarin.

“Jadi, jika ada PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan C1 di wilayah kerjanya, maka pidana menanti. Sanksinya jelas dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah,” tegasnya.

Ancaman itu, dengan jelas tercantum pada Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini disampaikan Aziz, karena banyak pertanyaan serta permintaan dari masyarakat terutama peserta pemilu kepada jajaran pengawas.

Reporter : Iwan
Editor : jas
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA