oleh

Penahanan ID Wartawan Oleh RSUD Panyubangan Mandaling Natal Berbuntut Panjang

Mandaling Natal , Bratapos.com – Kejadian tidak mengenakkan diterima Fahrizal Sabbah Lubis, salah satu wartawan Media Nasional. Maksud hati ingin menolong warga miskin yang membutuhkan pertolongan medis,namun malah terjadi kesalah pahaman.

Kala itu Hanni dan anaknya berobat kerumah sakit, karna tidak punya uang untuk menebus obat sebesar Rp.545 ribu. Buntutnya KTP, Kartu Pers dan surat tugas liputan Fahrizal harus ditahan pihak rumah sakit daerah Panyubangan Mandaling Natal Provinsi Sumatra Utara.

Seperti dilansir Bratapos jumat 12/4/2019, dengan tajuk Akibat membantu warga tidak mampu, kartu pers wartawan ditahan petugas RSUD Panyubangan. Sontak berita tersebut mendapat beragam tanggapan dari beberapa pemerhati hukum.

Ketua Umum DPP Legal Lowyer  Idham kholik,SH membeberkan, pada prinsipnya seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta merupakan badan usaha kesehatan yang menjalankan pelayanan dengan prinsip keuntungan. Dimana dengan memakai citra program pemerintah itu adalah ‘gratis’, seolah pemerintah itu dermawan bila menyelenggarakan program tersebut. Namun dalam menjalankan pelayanannya, pihak RS masih terikat dengan berbagai aturan yang ketat yang disebut dengan kode etik profesi medis.

Advokat.Idham Kholik,SH,MH / Ketua Umum DPP Legal Loyer
Advokat.Idham Kholik,SH,MH / Ketua Umum DPP Legal Loyer

” Seharusnya, dalam hal ini mereka bertujuan tidak hanya serta merta mencari keuntungan semata. Akan tetapi mereka mempunyai prinsip-prinsip kemanusiaan dan cara melayani pasien yang diwajibkan oleh negara,” beber pria asal Gresik Jawa Timur ini.

Apalagi, lanjut dia, rumah sakit tersebut adalah milik daerah dan pasien juga menggunakan KIS ( Kartu Indonesia Sehat ). Jadi tidak sepantasnya petugas rumah sakit menahan kartu pers nya wartawan.

Lain lagi dengan komentar Ridwan Saleh,SH, Direktur Nasional LBH LPKPKN. Dirinya menyesalkan tindakan staf rumah sakit.Tindakan yang dilakukan oleh pihak RS merupakan perbuatan pidana.

Direktur Nasional LBH LP KPKN Advokat Ridwan Saleh,Sh,MH
Direktur Nasional LBH LP KPKN Advokat Ridwan Saleh,Sh,MH

” Dengan menahan KTA wartawan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan pelayanan rumah sakit,” tandas Ridwan.

Dirinya juga menambahkan, rumah sakit memang berhak meminta jaminan dari keluarga pasien yang sudah diatur dalam SOP ( standar oprasional prosedur) rumah sakit. Namun bukan menahan kartu pers wartawan atau sebuah lembaga.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Mandaling Natal dr, Syarifuddin Lubis memberikan pernyataan singkat.

” Maaf saya masih sibuk ada kegiatan mendampingi Bapak Bupati. Masalah tersebut sudah saya sampaikan beliau. Nanti kami bantu mediasi ya,” ujar Kapala dinas  melalui pesan WA,sabtu 13/4/2019.

Sampai berita ini dilansir Bratapos, Hanni beserta anaknya sudah meninggalkan RSUD Panyubangan kamis 11/4/2019 larut malam. Pasien diperbolehkan pulang dengan menggunakan kartu KIS. Namun patut disayangkan, ID Chard, surat tugas  Fahrizal Sabbah Lubis belum juga dikembalikan.

Penahanan identitas media ini juga menjadi perbincangan hangat dikalangan wartawan Mandaling Natal. Jika masalah ini berlarut larut,korban penahanan identitas akan menempuh jalur hukum.

” Kami sudah mengirim surat laporan ke redaksi Bang terkait masalah ini. Kami akan menunggu petunjuk dan arahan dari pimpinan kami,” pungkas Fahrizal.( Tim)

REKOMENDASI UNTUK ANDA