oleh

DUGAAN KUAT KORUPSI DANA BPJS MILYARAN , RAKYAT MISKIN JADI KORBAN

SUMUT , Bratapos.com – Rumah Sakit milik swasta yang notabene kepemilikannya adalah orang luar negeri sangat patuh dan tunduk terhadap segala sesuatu Undang-undang dan peraturan di negara republik Indonesia walau implementasinya di lapangan hanya untuk kalangan yang kemampuannya berkecukupan.Profesi tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan pekerjaan yang sangat mulia karena didasarkan oleh rasa kemanusiaan dan kasih sayang.

Sangatlah aneh jika rakyat Indonesia itu sendiri tidak mampu ataupun bersedia untuk patuh dan tunduk terhadap segala Undang-undang negara kesatuan republik Indonesia jika sampai seperti itu sama artinya tidak menghargai Republik Indonesia.

Rumah sakit umum daerah penyabungan dibangun untuk melayani masyarakat Indonesia yang ada di Kabupaten Mandailing Natal . Apapun jenis program kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah daerah Mandailing Natal haruslah wajib didukung oleh Rumah sakit daerah apalagi program dari pemerintah pusat harus diterima dengan kewajiban menjalankannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan,yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tenang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi;
5. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Semua pelayanan dan pengobatan kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Slogan yang terpampang dengan kokohnya bertuliskan “RSUD PENYABUNGAN MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI…”pada rumah sakit yang beralamat di Jalan Merdeka Penyabungan Mandailing Natal hanyalah sebatas slogan kebohongan publik,apalagi undang undang dan peraturan yang tidak banyak dibaca dan di ketahui masyarakat Penyabungan Mandailing Natal akan dianggap tidak ada artinya oleh oknum yang tidak punya hati dan kemanusiaan.

Terbukti pada tanggal 11/4/2019 bertepatan jam 22.50 malam hari seorang ibu dengan penuh darah di tangan membawa anak kandungnya berumur 11 tahun berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan,pihak rumah sakit meletakan anak ibu tersebut di unit gawat darurat untuk diperiksa,karena perlu penanganan cepat, dokter memberikan resep obat untuk ditebus ke apotik yang ada didalam RSUD penyabungan tersebut.Pihak pasien yang tidak membawa uang karena memang dari keluarga yang kurang mampu disarankan dokter memakai BPJS,namun pihak apotik RSUD Penyabungan tidak bersedia menerima BPJS Tampa alasan yang mendasar, obat-obatan yang dipesan hanya bisa diambil pakai uang.Dalam pertengkaran tersebut datanglah seseorang yang mengaku seorang wartawan menghampiri ibu setengah baya yang menangis berlinangan air mata, “tolong pak,anak saya kritis butuh obat”kata ibu yang diketahui bernama Hanny dengan anaknya bernama Nanda Aulia.”ngak mau orang ini (tenaga farmasi RSUD) nerima kartu BPJS saya padahal masih bisa saya gunakan.”kata ibu Hanny menangis terisak.

Pria yang berasal dari media pers langsung menanyakan kebenaranya pada pihak apotik.”kenapa BPJS ibu ini ngak diterima, RSUD ini 100 persen milik pemerintah yang wajib melayani pemegang kartu BPJS terang Fahrizal.

“Peraturan Kami (RSUD) disini hanya mau pakai uang,ada uang ada obat.”bentak karyawan rumah sakit RSUD PENYABUNGAN.”Anda siapanya ibu ini,kalau ngak ada keperluan ngak usah ikut campur”, lanjutnya.

“Saya seorang wartawan disini bang”, jawab Fahrizal tegas. Mendengar ada nama wartawan karyawan RSUD tersebut meminta perlihatkan KARTU PERS dan KTP.Belum sempat diberikan, langsung diambil secara merampas dompet milik Fahrizal.Setelah melihat dan mencocokkannya.Karyawan tersebut menyerahkan obat tersebut dengan kasar pada ibu hanny.Menurut pihak rumah sakit sambil bergegas pergi,bahwa KTP dan KTA sebagai jaminan,karena kami tidak menerima kartu BPJS.

Menurut pakar Hukum dan Jurnalistik Zaibi Susanto SH.MH Dari kejadian ini pihak RSUD telah melakukan pelanggaran pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) . Ini artinya, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien yang dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan , pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian , pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan oknum RSUD telah melanggar Undang-undang PERS no.40 tahun 1999,perampasan hak milik dan juga menjatuhkan nama baik korp jurnalisme Mandailing Natal Sumatera Utara khususnya.

Setelah di konfirmasi team investigasi Bratapos pada pihak RSUD PENYABUNGAN menerangkan bahwa “kartu BPJS tidak akan kami layani karena tunggakan medis BPJS itu sendiri sudah 15 Milyar lebih tidak dibayarkan kepada RSUD PENYABUNGAN” kata narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. ( Fr / Team  ) Bersambung

REKOMENDASI UNTUK ANDA