oleh

Pembangunan TPST Kawasan Kemangsen Tidak Kunjung Di Fungsikan

SIDOARJO,Bratapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun anggaran 2018 mengadakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan nama paket pekerjaan pembangunan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah sementara) yang berlokasi di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Dengan sumber dana APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018 yang dimenangkan oleh CV Syanam dengan harga penawaran senilai Rp 1.726.044.000 dengan konsultan pengawas CV Idea Karya Nusa.

Sayangnya, uang rakyat milyaran rupiah yang yang dipakai untuk membangaun TPST ini terasa sia-sia belaka, pasalnya bangunan TPST sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kemangsen (khususnya) dan sekitarnya.

Menurut keterangan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kab Sidoarjo Ferry yang dikonfirmasi melalui pesan Whatssap beberapa waktu lalu mengatakan bahwa semua spesifikasi dalam paket pekerjaan ini terpenuhi dan juga sudah diawasi dan dikawal oleh TP4D Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

“Terkait belum bermanfaatnya bangunan tersebut, karena sarana dan prasarana infrastrukktur jembatan yang berada tepat di depan bangunan TPST belum dibangun disebabkan kurangnya anggaran pada saat itu,” sebut Ferry.

Namun apa yang disampaikan Kabid Kebersihan dibantah oleh Budi ,warga masyarakat yang mengaku warga Desa Kemangsen. “Kalau pembangunan TPST itu sudah sesuai spesifikasi tentu tidak akan terjadi retak disana-sini,” tegas Budi, Rabu (3/3).

Keberadaan bangunan gedung TPST ini seperti prasasti saja dan sama sekali belum bermanfaat bagi masyarakat khususnya kemangsen. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Bowo warga Desa Kemangsen kepada BrataPos, belum lama ini.IMG-20190412-WA0064
Bahkan dari informasi yang dapat dipercaya menyebutkan, keberadaan TPST ini menjadi polemik di masyarakat Desa Kemangsen karena baru-baru ini ada tagihan listrik yang dialamatkan ke Pemerintah Desa Kemangsen. Karena cukup besar tagihanya, Pemdes tentu tidak bersedia membayar karena belum ada penyerahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Pemdes Kemangsen, bahkan saat ini pintu gerbangnya masih dikunci oleh pihak dinas.

Atas hal ini, Ir Didik Wahono SH MSi Ketua LSM WAR yang dimintai komentar di rumahnya.Kamis (4/3) mengatakan, pengadaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sama sekali tidak memenuhi azas manfaat atau setidaknya dalam perencanaan pihak dinas lalai sehingga bangunan yang dialokasikan dari uang rakyat itu hanya jadi monumental dan hal ini jelas melanggar Perpres No 5 tahun 2017 yang mensyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa ada syarat-syarat yang harus terpenuhi yakni azas manfaat, ekonomis, dan efisien. “Ketiga unsur ini sama sekali tidak terpenuhi dalam pembangunan TPST ini,” tegas didik.

Reporter : Can

Editing : Wo

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA