by

Warga kertosono persoalkan pemungutan program PTSL

  • Trenggalek , Bratapos.com – Keinginan masyarakat untuk memiliki surat kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik, pemeritah pusat mengadakan program berupa Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) secara gratis.

Program ini dibuat pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat mengurus surat kepemilikan tanah mereka, dan pemerintah menggratiskan biaya PTSL untuk proses sertifikasi di BPN dari biaya yang sesungguhnya. Sesuai dengan surat kerjasama tiga mentri yakni Mendagri, Mentri Desa, Mentri Agraria, yang tercantum dalam Keputusan Bersama Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Mentri Dalam Negeri, Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tercantum biaya kepengurusan PTSL sesuai dengan Poin Ke Tujun Nomor 4 jawa bali 150 000.

Hal demikian telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah melalui SKB 3 Mentri, namun ironinya masih banyak masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (POKMAS) atau Panitia PTSL tingkat desa yang memungut biaya berpariasi antara Rp. 380,000 itupun tidak ada koordinasi sebelumnya.

Dugaan Adanya pemungutan PTSL kian menyeruak di Desa kertosono kecamatan panggul kabupaten trenggalek diduga ada memungut biaya kepengurusan PTSL sebesar Rp. 380 000

Kamis 11/04/2019 Saat bratapos mengkonfirmasi salah satu sumber kusdi (Nama samaran) warga Desa kertosono  yang enggan disebut namanya membenarkan telah terjadi pungutan PTSL yang jumlahnya diluar ketentuan.

“Benar saya diminta uang untuk kepengurusan sebidang tanah saya dengan biaya sebesar Rp. 380 000,-“. Ujar kusdi.

Sementara di tempat terpisah pengamat hukum Andi angkat bicara pemungutan biaya dalam program PTSL ini menurutnya sah sah saja mengingat telah diatur dalam Keputusan Bersama 3 Mentri, dan keputusan bersama ini merupakan payung hukum untuk Pokmas. Namun pungutan yang melebihi dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Bersama 3 Mentri merupakan tindak pidana Pungutan Liar dan atau Penipuan.

“Dalam program ini kan telah diatur dalam Keputusan Bersama 3 Mentri untuk satu bidang sebesar Rp. 150 000,- mengapa diminta sebesar Rp. 380 000,-. Apapun alasannya kelebihan pungutan ini tidak dibenarkan karena telah keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan. Jika ini terjadi hal tersebut merupakan tindakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP”. Andi

Tak hanya itu, “jika ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan atau pejabat pemerintah, pejabat politik dan kepala desa maka hal demikian merupakan perbuatan tindak pidana korupsi Undang undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 e”. Tambah Andi.

Andi juga berharap kepada Intansi penegak hukum dalam hal ini kapolres trenggalek , Kejaksaan Negeri trenggalek agar menindak tegas dan memproses secara hukum pelaku pungutan liar (pungli) yang sangat merugikan masyarakat kertosono” pungkasnya.

Reporter : yanto

Editor : zai

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA