by

PT.JAMPALAN BARU ABAIKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

ASAHAN SUMUT , Bratapos.com – Kembali permasalahan limbah terjadi di kabupaten asahan yang saat ini dilakukan oleh perusahaan pengolahan industri hilir CPO dan turunannya yaitu PT.JAMPALAN BARU. Perusahaan ini Mempersembahkan sebuah pertunjukan Wahana Baru dari Jampalan Baru bagi warga dusun IX desa Simpang empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.Wahana yang tidak pernah mereka impikan selama ini.yaitu *Wahana limbah kotoran pabrik* yang diduga kuat beracun dan dapat sangat mengancam kesehatan warga dusun IX.Wahana ini sendiri mempersembahkan air limbah kotoran pabriknya yang bau menyengat dengan ciri khas warna limbah yang sangat kental aromanya hingga hidung warga yang menghirupnya akan melupakan nikmatnya oksigen karunia tuhan.

PT. Jampalan Baru yang bergerak di bidang pengolahan sabun , bahan pembersih kebutuhan rumah tangga dan produk turunan lainnya dari CPO yang berasal dari perusahaan pengolahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di sinyalir dari keterangan karyawan perusahaan (disembunyikan identitas nya) salah satu penyuplai berasal dari PT.INTI PALM SUMATERA.PT.Jampalan Baru terbukti telah membuang air sisa limbah kotoran pengelolaan CPO ke wilayah pemukiman masyarakat. Sehingga membuat masyarakat merasa resah akan keselamatan dan kesehatan warga dusun IX.

Menurut pakar lingkungan hidup DPW LKLH *INDRA MINGKA* dengan terjadinya pembuangan Limbah kotoran pabrik oleh perusahaan PT.Jampalan Baru telah mengabaikan Undang undang dan peraturan di negara Republik Indonesia ini,perusahaan tersebut diduga kuat telah melakukan pelanggaran berat,hal ini termasuk kedalam kasus hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tertulis jelas PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH.

” hal ini sudah termasuk pelanggaran hukum pidana dan dapat dilaporkan unsur pidananya oleh perwakilan masyarakat dusun IX.jikalau masyarakat tidak faham dan jelas tentang pelaporan perusahaan tersebut, perwakilan seluruh masyarakat dusun IX yang ditunjuk secara bersama setelah ditanda tangani oleh seluruh kepala keluarga yang termasuk di dusun IX dan dapat memberikan kuasanya kepada perwakilan anggota DPW LKLH sumatera utara. “Ungkap ketua DPW LKLH Indra Mingka.

” kami dari DPW LKLH akan memberikan informasi yang disertai laporan kepada pihak yang berkompeten.Maka DPW LKLH akan mendesak Kasi I Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah sumut untuk menindak lanjuti segera laporan masyarakat dusun IX melalui kuasanya kepada DPW LKLH.”cetus aktivis lingkungan hidup tersebut bersemangat.
“Dalam UU no.32 tahun 2009 tersebut diatas menerangkan pada Pasal 104 ,berbunyi:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” tutup Indra mingka bersemangat.

Pihak perusahaan sampai berita ini ditulis menutup rapat ruang konfirmasi kepada awak media BRATAPOS,walaupun sudah dicoba menghubungi staff kantor perusahaan PT.Jampalan Baru namun sudah tidak aktif lagi.Hal ini akan terus ditindak lanjuti oleh Handrianto koordinator investigasi dan hukum bratapos sumatera utara

Reporter : fathur

Editor : dr

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA