by

Penyelenggara Pemilu Tidak Netral, Bisa Masuk Pada Ranah Hukum

SUMENEP, BrataPos.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengatakan netralitas bagi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan keharusan.

Jika terdapat salah satu penyelenggara pemilu yang mengajak untuk mendukung salah satu calon, maka tindakan tersebut masuk pada pelanggaran kode etik.

“Yang jelas kalau benar-benar terbukti ajakan ke calon, maka ini masuk pelanggaran kode etik,” kata komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi’i, Jumat (05/4/2019).

Netralitas penyelenggara harus benar-benar dijaga, karena itu merupakan amanah negara. Penyelenggara Pemilu ada keberpihakan kepada peserta Pemilu, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Setiap penyelenggara pasti sudah tahu terkait peraturan itu, lebih-lebih Undang-undang yang melekat di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau sudah terbukti melanggar, maka bisa masuk ke ranah hukum,” tegasnya.

Para penyelenggara Pemilu, seperti petugas PPK dan PPS agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Mengingat PPK dan PPS merupakan bagian terpenting dalam proses Pemilu 2019.

Reporter : zain/zr

Editing : Wo

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA