by

Dua Orang Sekdes Diduga Langgar UU No.7 tahun 2017

Kendal , Bratapos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal Jawa Tengah, dalam siaran persnya pada Senin (01/4/2019), menyatakan bahwa ada dua orang Sekretaris Desa (Sekdes) yang diduga melanggar peraturan Pemilu yaitu Budi Ristanto Sekdes Sendang Dawung Kecamatan Kangkung dan Siswadi Sekdes Gempolsewu Kecamatan Rowosari.

Keduanya diduga melanggar UU No. 7 tahun 2017 pasal 490 dan terancam mendapatkan Sangsi Pidana.

Menurut Bawaslu, kedua Sekdes tersebut ” terciduk” oleh tim pengawasan gabungan yang yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal Jawa Tengah bersama Panwascam Kecamatan Rowosari dan Kecamatan Kangkung, dimana keduanya berada di lokasi saat berlangsungnya kampanye Caleg DPRI RI Juliari P. Batubara dan Caleg DPRD Kendal Munawir dari (PDIP), Selasa (26/3/2019), di Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari.

Sementara itu, Budi Ristanto Sekdes Sendang Dawung Kecamatan Kangkung saat diminta konfirmasinya melalui sambungan telepon selulernya, mengatakan bahwa semua hal yang terkait dengan dugaan keterlibatan dirinya dalam kampanye Pemilu Caleg DPR RI dan DPRD Kendal, sudah diserahkan seluruhnya kepada Bawaslu Kabupaten Kendal, Selasa siang (02/4/2019).

” Semuanya sudah saya serahkan kepada Bawaslu dan kalau ingin mendapatkan informasi yang lengkap, silahkan ditanyakan saja ke sana “, kata Budi.

Bawaslu menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari Budi Ristanto dan Siswadi pada Jumat (29 Maret 2019), dengan mengajukan banyak pertanyaan yang bertujuan untuk lebih menguatkan bukti-bukti ada atau tidaknya keterlibatan Budi Ristanto dan Siswadi saat kampanye dua orang Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Selain meminta keterangan dari kedua terduga pelanggar, Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani menyampaikan juga bahwa pihaknya telah meminta keterangan kepada beberapa pihak untuk menggali lebih dalam bukti-bukti dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Kami masih terus mendalami dugaan pelanggaran Budi Ristanto dan Siswadi. Apakah keberadaan dan aktivitas mereka di lokasi kampanye melanggar UU Pemilu atau aturan lain. Yang jelas, bila Sekdes atau perangkat desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye maka diancam sanksi penjara dan denda sejumlah uang,” kata Ubaidillah. (ADG/DESSY)

Reporter : adg / dessy

Editor : dr

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA