by

LAHAN MILIK AHLI WARIS SANTOSO UMASUGI DI SEROBOT PEMDA BURU

Namlea , Bratapos.com –  Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Buru di tuding telah berlaku sewenang-wenang dengan mengambil tanah milik hak waris Santoso Umasugi bersaudara untuk dibangun proyek MTQ. 2/3/2019

Muathofa Ali Belasa SH selaku kuasa hukum Santoso Umasugi mengungkapkan, saat Pemkab membangun proyek MTQ di tahun anggaran 20018 lalu, tanah milik kliennya Santoso Umasugi dan empat bersaudara turut terpakai dalam proyek itu seluas 7 x 100 meter.

Karena masuk menyorobot masuk ke pekaragan orang tanpa izin, masalah ini sempat diadukan ke Polres Pulau Buru. Kemudian di hadapan penyidik, Asisten II, Abas Pellu dan Kabag Pertanahan, Pati Rada mewakili Pemkab menyatakan menyanggupi memberi ganti rugi tanah seluas 2 ha dengan nilai Rp.1, 05 milyar. Namun setelah dana ganti rugi itu ditampung di APBD-P TA 2018, Pemkab enggan memberi ganti rugi. Alasannya, tanah Santoso Umasugi itu telah dibebaskan dari tahun 2006 lalu.Sedangkan kliennya tidak pernah menjual tanah tersebut.ungkap Balasa

Karena itu Belasa mengambil langkah dengan  menempuh jalur Hukum dengan mengadukan delapan oknum pejabat dan mantan pejabat Pemkab Buru ke Reskrim Umum Polda Maluku. Dari laporan pidana itu, baru terungkap ada dugaan pemalsuan kuitansi pembayaran uang Rp.100 juta dan bukti jual beli tanah yang diduga dilakukan para oknum pejabat panitia ganti rugi tanah saat itu.

Memasuki pembangunan proyek MTQ tahap II di tahun 2019, tanah milik hak waris Santoso Umasugi bersaudara, kembali diserobot Pemkab seluas 19 meter x 100 meter untuk pembuatan jalan di sekitar arena MTQ.

Santoso kakak beradik bersama kuasa hukumnya berusaha mencegah proyek tersebut sebelum diberi ganti rugi. Sayangnya, kata Belasa, Pemkab Buru sangat angkuh. Kliennya diperhadapkan dengan aparat yang saban hari berjaga di lapangan.Sejumlah aparat TNI berjaga-jaga saat proyek MTQ tetap dilanjutkan pembagunannya oleh Pemkab Buru

Dengan dalih ini proyek nasional umat Islam, Santoso dkk diingatkan agar jangan menghambat.programpembanguana proyek MTQ. Yang Mentara berjalan.Yang lebih memiriskan  lagi, kata Balasa saat di wawancarai oleh pihak media  ada oknum yang memperalat sejumlah orang agar mereka ribut di lokasi proyek dengan Santoso bersaudara. Para oknum suruhan ini mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan.Gagal dalam skenario ini, ujarnya.

Pemkab Buru tetap mengklaim tanah milik kliennya itu adalah milik Pemkab yang dibeli dari almarhum Abdila Buamona di tahun 2011 lalu dengan harga Rp.200 juta.Dalam dokumen jual beli tanah pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2011, tertulis ada transaksi antara almarhum Abdila Buamona dengan Kadis Tata Kota, Abdul Majid Umaternate.

Mengetahui Camat Namlea, Effendy Rada SE, Kades Namlea, Husen Wamnebo. Sedangkan saksi-saksi juga tertulis nama Hamin Bin Tahir SE, kini Sekda Maluku yang juga Plh Gubernur.

Belasa mengungkapkan, cara-cara kotor mencaplok tanah milik warga  itu, justru mengungkap borok  kasus tindak pidana korupsi, karena ada dugaan kuat dana APBD II yang disiapkan untuk ganti rugi tanah, telah salah sasaran.Ada mark up nilai ganti rugi dan ada pula yang fiktif, seperti terjadi atas tanah kliennya. “Tanah yang dibangun proyek BLK milik pejabat Pemkab. Pak Yamin Maskat dihargai satu milyar lebih. Padahal istri pak Yamin waktu diperiksa polisi mengaku hanya terima 100 juta.Lantas yg semilyar itu lari kemana  Ini kan korupsi uang negara,”tuding Belasa.

PENGACARA.AHMAD BELASA.SH
PENGACARA.AHMAD BELASA.SH

“Contoh lainnya, tanah Amir Buton yang cuma di bayar Rp.80 juta.Tapi dalam daftar kolektif bukti pembayaran tertulis Rp.825 juta, atau ada selisih kerugian negara Rp.745 juta,”beber Belasa.

Belasa mengancam akan terus bernyanyi membongkar kasus ganti rugi tanah yang berbau mark up yang terjadi dari tahun 2005 sampai 2012.lalu  Pokoknya kita liat aja pasti kita akan buka-bukaan dan saya pastikan akan berbuntut panjang ungkap pengacara muda

20190401_102822

Reporter : Sarbin

Editor : dr

Publisher : Redaksi

 

REKOMENDASI UNTUK ANDA