by

LSM Garuda, Desak APH Usut Tuntas Bantuan KTH

AGAM-SUMBA, BrataPos.com – Ketua dewan perwakilan wilayah (DPW) Sumbar. LSM Garuda Nasional Indonesia Bj Rahmad, meminta kepada penegak hukum untuk mengusut Bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Nagari Sitanang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam Sumatra Barat (Sumbar).

Ia menduga, bantuan yang diberikan oleh Pihak Kehutanan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, adanya indikasi penggelapan berupa bibit dan uang upah Harian Orang Kerja (HOK), yang dilakukan oleh Pengurus Kelompok tersebut.

“Setelah Kami lakukan Investigasi kelapangan, dan mewawancarai beberapa anggota kelompok sampai saat ini bibit yang ditanam belum seberapa yang tertanami, karena anggota kelompok banyak mengundurkan diri,” ungkapnya.

Bahkan lanjut Bj Rahmad, upah bagi Hari Orang Kerja (HOK) yang semula di janjikan oleh petugas kehutanan Rp 95.000/hari kerja, tapi hanya dibayarkan 75.000/hari kerja.

Tidak itu saja sebutnya, pihaknya juga menduga ada pihak unit Kehutanan Agam terlibat kongkalingkong dengan pengurus serta Walinagari Sitanang, dalam proses pembentukan pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) di Nagari Sitanang.

”Sebab yang termasuk didalam pengurus Kelompok, dan sudah di SK kan Walinagari Sitanang, Ada beberapa orang dari luar Nagari Sitanang, ada juga dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan ada yang merupakan satu keluarga,” jelasnya.

Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan oleh pemerintah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah yang berada sekitar lingkungan hutan yang diperbolehkan untuk menggarap hutan.

Disebutkannya, didalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 57/Menhut-11/2014. Tentang pedoman kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam peraturan Menteri tersebut mekanisme pembentukan KTH, dalam pasal 12 berbunyi bahwa, pelaku utama berdomisili dalam satu wilayah administrasi desa yang dibuktikan dengan KTP.

Bj Rahmad juga menyampaikan, dalam pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan salah satunya difasilitasi penyuluh kehutanan/pendamping.

”Tetapi kenapa Pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) di Nagari Sitanang ada orang dari luar Sitanang, oknum dari ASN, bahkan merupakan satu keluarga. Disini timbul dugaan adanya pembodohan terhadap masyarakat dan terjadi kongkalikong antara pengurus dengan pemberi bantuan,” imbuhnya.

Ketua LSM Garuda Nasional Sumbar ini sangat berharap kepada aparat penegak hukum (APH), segera menindak lanjuti pemberitaan ini.

”Supaya tidak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan di kelompok (KTH), yang notabenenya telah menyalahgunakan bantuan dari pemerintah, dan bisa berpotensi merugikan keuangan negara,” ulasnya.

Sementara itu, setelah dilakukan Konfirmasi kepada Walinagari Sitanang Afrizal Hari Lalu, ia mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang prosedur dan peraturan dalam pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut.

Walinagari menyebutkan, SK yang di keluarkan. Dia lakukan atas perintah dari Kepala UPT Kehutanan Kabupaten Agam Bapak Afniwirman.

Awal mula sebelum pendirian kelompok tersebut saya pernah di panggil ke warungnya oleh Candra Putra yang saat ini sebagai ketua Kelompok KTH Nagari Sitanang.

“Saat itu hadir pula kepala unit Kehutanan Kabupaten Agam Afniwirman. Setelah itu saya diminta agar secepatnya menerbitkan SK kelompok, karena kelompok KTH Nagari Sitanang akan mendapatkan bantuan,” bebernya.

Saat itu Afrizal juga meyampaikan bahwa dalam hal ini juga tidak pernah ada dilakukan sosialisasi oleh UPT Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam ke Nagari Sitanang, imbuhnya.

Ditempat terpisah, sebelumnya Kepala UPT Kehutanan Agam Afniwirman ketika di konfirmasi beberapa waktu lalu oleh tim wartawan di ruang kerjanya.

Afniwirman menyampaikan, keberadaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Nagari Sitanang berada di tanah ulayat.

”Sebelumnya mengenai KTH telah dilakukan sosialisasi termasuk dilakukan oleh Walinagari. Pada intinya semua telah melalui prosedur,” ungkapnya.

Reporter : MAN
Editor : jas
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA